Ketua KPK: KPK Bekerja Profesional, Tidak Ada Konspirasi

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menepis dugaan adanya konspirasi dalam penanganan perkara dugaan suap terkait izin impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Abraham menjamin komisinya bekerja profesional.

"Insya Allah KPK bekerja profesional dan adil, tidak ada konspirasi menjatuhkan partai politik tertentu," kata Abraham dalam pesan singkatnya, Sabtu (2/2/2013) malam.

Abraham menambahkan penyidiknya telah mengantongi cukup bukti atas dugaan keterlibatan Luhtfi Hasan. "Sudah cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan," ujarnya.

Dalam kasus impor daging, Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Ahmad Fathanah yang diduga orang dekatnya. Keduanya diduga menerima pemberian uang dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Perusahaan itu bergerak di bidang impor daging.

Peristiwa berawal dari penangkapan terhadap empat orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/1) malam. Mereka yang ditangkap adalah Ahmad, Arya Effendi, Juard Effendi, dan seorang wanita bernama Maharani. KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 milliar.

Luthfi terseret, PKS meradang. Sejumlah petingginya menyebut ada konspirasi di balik terseretnya Luthfi. "Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang ingin bertujuan hancurkan partai ini," kata Anis Matta saat memberikan pernyataan politik usai ditunjuk majelis syuro menggantikan Luthfi sebagai presiden partai.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan penyebutan konspirasi didasari perbedaan perlakuan hukum yang dirasakan pengurus dan kader PKS.

"Ada yang jadi tersangka tidak ditahan, ada yang disurati berkali-kali baru ditahan. Sementara Pak LHI begitu jadi tersangka langsung penahanan dan penangkapan, itu disimpulkan ada konspirasi," kata Hidayat di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin (2/2).

Tapi Hidayat menegaskan partainya akan tetap mendukung KPK bekerja sesuai prosedur hukum. "Kami berharap KPK bisa melaksanakan hukum seadil-adilnya itu bagian dari dukungan kami ke KPK, bukan serangan," tuturnya.

(fdn/fdn)