Kecil, Kans Koalisi Kebangsaan Sapu Semua Pimpinan DPR
Rabu, 29 Sep 2004 13:22 WIB
Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai peluang Koalisi Kebangsaan menyapu bersih posisi pimpinan DPR mulai dari ketua, wakil ketua hingga pimpinan fraksi, kecil.Menurut Maswadi, peluang keberhasilan Koalisi Kebangsaan tergantung pada kekompakan koalisi. Padahal koalisi ini dianggapnya tidak kompak karena dalam tubuh koalisi punya kepentingan-kepentingan sendiri.Peluang membelot memang belum diketahui hingga kini, apalagi nantinya sistem pemilihan pimpinan DPR akan dilakukan secara tertutup yang bebas dan rahasia. "Tapi kalau dibilang solid, juga tidak karena masing-masing punya kepentingan sendiri," kata dosen FISIP ini usai menjadi pembicara dalam diskusi di Kafe Venezia, TMII, Jl.Cikini Raya, Jakpus, Rabu (29/9/2004).Lalu apa penyebab koalisi tidak solid? "Banyak dari mereka yang pro ke SBY. Intinya, peluang koalisi menyapu jabatan sangat kecil," analisis Maswadi.Menurutnya, mereka bisa berhasil asalkan harus ada hukuman yang berat dari partai untuk anggota yang membelot dan sanksi itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan partai. "Tapi hal ini ada kendalanya karena pemilihan bersiat tertutup jadi tidak akan ketahuan kalau membelot," sambungnya.Jika ingin kuat, Koalisi Kebangsaan harus memecahkan konflik internal mereka dan menggalang kembali kesolidan di tubuh mereka.Seperti diberitakan, Ketum Golkar Akbar Tandjung dan Ketum PPP Hamzah Haz menyatakan, mereka bertekat menyapu bersih semua posisi pimpinan DPR. Koalisi Kebangsaan terdiri dari PDIP, Golkar, PPP, PDS, PBR, PNI Marhaenisme, dan PKPB.Konflik Internal PartaiSementara, dalam diskusi yang bertema konflik internal partai, Maswadi menyatakan, konflik internal di partai politik disebabkan oleh semangat priordialisme. Misalnya, konflik di Golkar lebih banyak dikarenakan masalah dukungan pada pilpres tahap II lalu."Karena pilpres kan secara langsung, jadi harusnya partai sadar bahwa mereka di luar sistem. Yang ada di dalam adalah rakyat. Bila mereka memaksa rakyat memilih berdasarkan apa yang mereka mau, itu adalah suatu kesalahan. Maka timbulah perpecahan," urai Maswadi.Sedangkan konflik di PDIP karena pengurus PDIP beranggapan pernyataan Kwik Kian Gie terlalu tidak basa-basi dan hal ini tidak disukai."Bila konflk internal tidak bisa diselesaikan, maka simpatisan atau kader akan berpindah dan ini berbahaya bagi kehidupan parpol itu selanjutnya," demikian Maswadi.
(nrl/)











































