.webp)
Tanpa pandang bulu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap melibas oknum-oknum birokrat yang bermain kotor. Ia akan mencari si oknum nakal dan mencopotnya.
Bagi Jokowi, memberantas korupsi itu mudah asalkan ada tekad kuat dari seorang pemimpin. Jika sang pemimpin bersih maka bawahannya pun ikut bersih. Demikian pula sebaliknya.
Sarjana Kehutanan UGM ini juga selalu memperketat pengawasan demi menangkal peluang korupsi di jajarannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Hilangkan Calo Rusun
|
|
"Ya cari kalau ada suara itu. Pasti saya cari," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
"Kalau ternyata pihak yang mengelola rusun yang jadi calo?" tanya wartawan.
"Hilang orangnya," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi akan mencari tahu isu jika masyarakat memiliki bukti menyetor uang Rp 5-6 juta untuk membeli rusun Marunda tersebut. "Belum ketemu. Kalau orang dalam, hilang," tuturnya.
Jokowi menambahkan, penyewa rusun Marunda kini banyak sekali yang mengantre untuk masuk.
2. Persilakan Anak Buah Diperiksa
|
|
"Kalau memang ada, silakan. Siapa pun dari aparat mana pun," ujar Jokowi usai menerima Dubes Korea Selatan di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Jokowi juga setuju pada Mendagri Gamawan Fauzi untuk mempersilakan PPATK menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum. Bahkan ayah 3 anak ini ingin hal tersebut segera dibereskan.
"Ya kalau memang harus usut tuntas, dituntaskan," kata peraih Bung Hatta Anti Corruption Award ini.
Jokowi ingin hal-hal yang tidak beres di DKI segera diperbaiki. Jokowi bertekad membenahinya. "Kita juga kan baru memulai," tuturnya.
PPATK sebelumnya mengeluarkan rilis transaksi mencurigakan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2012. Transaksi ini dicurigai pada tindak pidana korupsi dengan angka tertinggi di provinsi DKI Jakarta (37,45 persen).
Bahkan, Mendagri mempersilakan PPATK untuk menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum.
3. Berantas Pungli KTP
|
|
Membangun sistem itu bisa dimulai dengan cara memberangus pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
"Contohnya ya yang kecil-kecil kayak ngurus KTP terus ada pungutan. Kalau bisa dipercepat ya kenapa tidak. Ngurus izin berbulan-bulan ya kalau bisa dipercepat ya akan mengurangi," kata Jokowi saat akan berangkat ke KPK dari Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).
4. Spanduk Antikorupsi & Gandeng KPK
|
|
"Ya biar kita semangat," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2012).
Jokowi mengatakan spanduk bertuliskan 'Berani Jujur Hebat' adalah milik semua masyarakat.
Suami Iriana ini melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.
"Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.
Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita inginnya seperti itu," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengundang Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi pembicara di seminar "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.
Halaman 2 dari 5
