Sarat Konflik Kepentingan di DPR, Seleksi Hakim Agung Cukup di KY

Jakarta - Mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengaku tidak setuju jika proses seleksi hakim agung harus lewat seleksi DPR. Alasannya, karena seleksi di DPR sarat muatan politis dan rawan konflik kepentingan.

"Kalau hakim tetap dipilih DPR, kepentingan-kepentingan politik akan masuk," kata Asep Iriawan dalam diskusi buku 'Hakim, Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan' di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jl Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Dia juga berpendapat mayoritas isi anggota DPR dalam komisi III profesinya adalah pengacara. Dengan demikian, apabila proses seleksi itu masih diserahkan ke DPR, hal itu dapat mengancam proses penegakan hukum.

"Kita tahulah siapa Komisi III DPR, mereka itu kan para pengacara, di mana mereka memilih calon hakim agung untuk kepentingan komunikasi diplomatik saja ketika terpilih," ungkap Asep.

Lanjut, Asep menambahkan, dia lebih setuju jika seleksi calon hakim agung tidak masuk gedung DPR. Dia menilai KY sudah cukup mumpuni untuk menyeleksi calon hakim agung. "Cukup sampai di KY saja," tutup Asep.

(rvk/asp)