Bela Jokowi, Komisi II DPR 'Sentil' MenPAN Soal Banjir

Jakarta - Sistem birokrasi yang terpusat dalam penanganan banjir dahsyat di Jakarta menjadi sorotan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar. Ia mengkritik keras kinerja pemerintah pusat.

"Persoalannya di kementerian karena pengadaan buku, pengadaan barang, obat-obatan, semua di pusat. Jokowi akhirnya jadi korban kesulitan karena tender terpusat (di kementerian)," ujar Agun.

Hal ini dikatakan Agun Gunanjar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Azwar Abubakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (29/1/2013).

Akibatnya, menurut Agun, dampaknya juga terjadi pada perlombaan korupsi yang menjadi terpusat. Agun menilai perlu ada perampingan birokrasi di pusat.

"UU no 39 tahun 2008 (tentang kementerian negara) jelas sekali memandu perampingan birokrasi. Harus ditindaklanjuti eselon satu di lembaga. Habisi eselon III dan IV di kementerian pusat," tambahnya.

Politikus Golkar ini menyarankan agar tender dan pengadaan dilimpahkan ke daerah. Pemerintah pusat berperan sebagai supervisi (pengawas).

"Pejabat ditjend tinggal melakukan supervisi. Itu kalau kita memauhi UU no. 39 tahun 2008. UU ini diatur hubungan kewenangan kementerian dengan provinsi," katanya.

(aan/aan)