Tim Perumus RUU TNI Sepakat Komando Teritorial Dihapus

Jakarta - Tim Perumus RUU TNI sepakat menghapuskan Komando Teritorial (Koter). Penghapusan akan dilakukan secara bertahap."Dalam RUU TNI, struktur organisasi TNI tidak mengikuti administrasi pemerintah. Ada Kodim dan Koramil yang akan dihapus. Meskipun tidak absulut karena dilihat dari pertimbangan lingkungan," kata Anggota Komisi I Fraksi Reformasi Imam Adaruqutni di sela-sela rapat Tim Perumus di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2004). "Kalau Kodim dan Koramil akan diadakan kembali, harus dengan persetujuan presiden. Tetapi pasal dalam RUU TNI secara eksplisit tidak lagi melegalkan adanya Kodim dan Koramil yang artinya Komando Terirorial atau Koter dihilangkan," lanjutnya.Sedangkan Kodam, kata Imam, dihilangkan dengan pertimbangan demokratisasi dan menutup kesempatan TNI berpolitik di suatu daerah. "Untuk menentukan Koter perlu atau tidak di daerah tertentu, misalnya daerah konflik tetap harus diputuskan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Penghapusan akan bertahap tidak drastis, misalnya di daerah Jawa," ujar Imam.Pataniari Siahaan dari F-PDIP menambahkan penggelaran pengerahan kekuatan akan berada di bawah presiden. Sedangkan teritorial, hanya ada khusus untuk daerah perbatasan, daerah konflik dan pulau-pulau kecil yang potensi sumber daya alamnya banyak. "Itu pun bila sangat diperlukan," ujar Pataniari.Selain komando teritorial, RUU TNI juga melarang adanya bisnis militer. "RUU ini sangat bagus karena melarang segala bentuk bisnis militer termasuk yayasan yang dilakukan dengan alasan apapun bahkan alasan kesejahteraan prajurit.Seandainya ada yang menyangkut keuangan negara harus dikembalikan ke APBN." kata Happy Bone Zulkarnaen dari Fraksi Golkar.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan (Dephan) Mayjen Sudrajat berpendapat tetap perlu tentara ditempatkan di tempat tertentu untuk tujuan pertahanan."Misalnya daerah konflik Ambon, saat kodam dihilangkan malah terjadi kerusuhan. Tetapi harus ditinjau bagaimana struktur pertahanan dihindari yang memberi peluang untuk TNI berpolitik praktis," kata dia."Tetap saja yang menentukan diperlukannya Kodim, Koramil dan sebagainya di daerah tertentu adalah kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dalam hal ini mendapat persetujuan Presiden dan DPR," imbuhnya. (aan/)