"Dalam penyusunan dan merumuskan Raperda tentang APBD DKI tahun Anggaran 2013 Badan Anggaran telah memperhatikan berbagai hal berkaitan dengan kebijakan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana saat rapat paripurna di kantor DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013).
Lulung mengatakan berbagai pertimbangan dan juga kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam Raperda itu antara lain adalah. DPRD memberikan bebeapa masukan untuk Jokowi dalam menggunakan APBD tersebut. 7 Masukan yang diberikan APBD terkait APBD tersebut adalah:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Program-program unggulan yang diinput dalam Rancangan APBD DKI 2013 harus disosialisasikan kepada jajaran Pemprov DKI mulai dari tingkat wilayah hingga ke kelurahan.
3. Dalam rangka mengakomodir program-program unggulan Pemprov ke depan, kiranya penyusunan RPJMD 2012-2017 segera direalisasikan.
4. Implementasi pajak daerah melalui online sistem perlu segera diwujudkan, begitu pula dengan pembangunan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
5. Pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintah (KJP) perlu dikontrol, utamanya dalam penggunaan anggarannya.
6.Terhadap pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan yang belum standar, agar tahun 2013 segera dibangun. Karena itu Pemprov perlu memikirkan pengadaan lahannya.
7. Optimalisasi pengembangan sistem informasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) guna terintegrasinya Puskesmas dengan RSUD.
(nal/nwk)











































