"Kepada KPU dan Bawasalu agar dana-dana penggunaan pemilu bisa lebih transparan dan akuntable," ujar Ketua KPK, Abraham Samad usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2013).
Dengan melakukan pendataan secara transparan, maka akan lebih memudahkan KPK untuk mengawasi adanya pelanggaran dana pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK saat ini masih terus menjajaki kerjasama dengan KPU dan Bawaslu terkait penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan agar pontensi kecurangan yang mengarah kepada pidana korupsi dapat diketahui.
"Maka itu kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan lebih jauh," jelasnya.
(tfq/mok)











































