.webp)
Pemprov DKI dinilai belum sigap menghadapi banjir. DPRD DKI menilai masih banyak kekurangan terkait kesiagaan Pemprov dalam status tanggap darurat banjir sejak 17 Januari hingga besok, Minggu (27/1).
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana menekankan 3 catatan mengenai kesigapan Pemprov DKI dalam bencana banjir. Pertama menyoal mitigasi bencana.
Meski aksi mengurangi risiko bencana dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, namun dalam pelaksanaan di tingkat kelurahan, petugas masih kedodoran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catatan kedua mengenai pencairan anggaran bencana. Menurut politikus PKS yang akrab disapa Sani ini, dana cadangan tidak dimanfaatkan Pemprov untuk upaya mitigasi bencana.
"Ada dana cadangan Rp 800 miliar untuk situasi darurat, di DKI sudah disediakan," tuturnya.
Sorotan ketiga mengenai perawatan infrastruktur pengendali banjir. Infrastruktur seperti jebol dan pompa air dinilai sudah tidak layak lagi menghadapi derasnya hujan termasuk air kiriman dari Bogor.
"Jebolnya tanggul Latuharhary dan tergenangnya Pluit-Penjaringan akibat pompa air tergenang, hal ini perlu dievaluasi. Secara kelembagaan perlu disusun standar operasi untuk mitigasi bencana yang dikoordinir oleh BPBD," tutur Sani.
(fdn/fdn)
