Hakim Daming 0 Suara, KPAI: Semoga Langkah Itu Bukan Pencitraan DPR

Jakarta - Calon hakim agung Daming Sunusi mendapat nol suara dalam seleksi hakim agung di DPR beberapa hari lalu. Atas hal tersebut, KPAI mengapresiasi DPR. Namun, KPAI meminta agar DPR tidak mengambil langkah tersebut hanya karena desakan publik.

"Kita hargai langkah DPR, tapi di sisi lain jangan hanya sampai langkh seperti itu diambil hanya karena DPR 'sungkan' sama publik," ujar Koordinator sosialiasi KPAI Asrorun Ni'am saat berbincang dengan detikcom, Jumat (25/1/2013).

Dia mengatakan, dengan tidak terplihnya Daming adalah sebuah hukuman publik. Asrorun menambahkan, hakim agung haruslah diisi yang dengan profesionalitas tingkat tinggi.

"Daming sudah dihukum oleh publik dan kemudian tidak lolos seleksi hakim agung. Kita hargai putusan tersebut," ucapnya.

Terkait langkah pemecatan oleh KY, Asrorun menegaskan pihaknya sangat mendukung. Namun, KY harus tetap bertindak profesional dalam menentukan pemecatan hakim Daming yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

"Tetapi KPAI mengingatkan perlu proporsional, jangan sampai karena emosi dan kegeraman terhadap yang bersangkutan, kmudian keputusannya tidak proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan," paparnya.

Dia juga berharap agar 8 hakim agung yang terpilih dapat menegakkan keadilan di mata masyarakat.

"Hakim agung yang baru harus mencerminkan keagunga, baik dari sisi kompetensi profesional, kompetensi, personal, maupun kompetensi sosialnya," tutup Asrorun.

Seperti diketahui, Di DPR Daming menyebut 'yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati'. Ironisnya, anggota DPR yang mendengarnya turut menyumbang tawa. Atas hal ini Daming mendapat banyak kritik, demikian juga legislator yang menyeleksinya. Namun dengan terbuka Daming telah meminta maaf.

(/)