DPR Meminta Pos Pengungsian Banjir Dilengkapi MCK

Jakarta - Komisi VIII DPR turut memantau banjir dan pos pengungsian di DKI Jakarta dan Banten. DPR prihatin karena posko pengungsian yang ada rata-rata minus fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

"Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah koordinasi dengan BNPB pertama yaitu tanggap darurat, emergency dievakuasi, makanan, kesehatan, selimut dan lain-lain. Tapi kita nggak berpikir ada posko tapi nggak ada MCK-nya. Itu kan aneh juga. Makanya kita semua gerakkan untuk tahap-tahap emergency," kata Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah.

Hal itu disampaikan Ida dalam jumpa pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2013). Ida didampingi anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini.

Ida dan koleganya di Komisi VIII sudah memantau banjir Jakarta dan Banten dari udara dan darat. Pihaknya juga sudah melakukan pemantauan ke posko pengamanan bencana nasional dan sempat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala BNPB.

"Kami setelah mengikuti rapat koordinasi kami melihat bahwa sudah dilakukan koordinasi di bawah BNPB. Apabila koordinasi ini dilakukan, saya kira persoalan banjir bisa dilakukan dengan baik. Karena persoalan kita selama ini adalah masalah koordinasi. Di situ ada persoalan bagaimana penanganan infrastruktur, penananganan kesehatan dan melibatkan pengusaha karena memang butuh keterlibatan masyarakat," papar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ida mengimbau Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk bekerja sama untuk mengatasi banjir ini.

"Bagaimana Pemda dan Pempus memikirkan banjir ini tidak terjadi lagi di berbagai pihak.
Pemerintah pusat dan pemprov tidak saling melempar dan mendahulukan," imbau Ida.

(nwk/nrl)