"Tentu ini membawa Pemilu yang lebih berkualitas. Agar tercipta kompetisi yang sehat dan image pertanggungjawaban yang berkelas. Untuk itu kerjasama ini ditulis dalam nota kesepahaman agar setiap hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan Pemilu dapat berjalan dengan baik," kata Jaksa Agung Basrief setelah menandatangani Mou dengan Polri, KPU, dan Bawaslu di kantor KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Jaksa Agung menandatangai MoU dengan Bawaslu dan Polri tentang sentra penegakan hukum terpadu. "Melalui MoU ini, embrio terwujudnya komitmen bersama secara sinergis dapat tercipta. Agar pelaksanaan Pemilu yang adil dan tidak berpihak bisa diwujudkan," kata Basrief.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan pengundian nomor urut parpol, tentunya harapan kita 1 partai dan 3 partai lokal senantiasa mendudukkan stabilitas Pemilu yang harmonis dan menyediakan anggota legislatif yang berkualitas," kata Basrief.
Basrief menggarisbawahi, upaya menyamakan persepsi dalam menyikapi persoalan hukum sangat kita perlukan. Nota kesepahaman ini untuk menyamakan persepsi dan pola tindak dalam pelaksanaan Pemilu 2014.
"Upaya mneyamakan persepsi dalam menyikapi persoalan hukum sangat kita perlukan. Nota kesepahaman ini untuk menyamakan persepsi dan pola tindak dalam pelaksanaan Pemilu 2014," tandasnya.
(van/mad)











































