Ungkap Terorisme di Poso, Densus 88 Dituding Langgar HAM

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja Datasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror dalam operasi di Poso akhir-akhir ini. Komnas menuding Densus melakukan tindakan pelanggaran HAM dengan menggunakan kekerasan dan tidak menghargai HAM, baik terhadap masyarakat atau terduga teroris itu sendiri.

"Dalam penanganan tindak pidana terorisme, terdapat dugaan kuat penembakan mati secara tidak prosedural terhadap tersangka teroris serta kekerasan terhadap sejumlah korban salah tangkap," kata Ketua Tim Penanganan Tindak Terorisme Poso, Siane Indriani, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (15/1/2013).

Akibat tindakan represif aparat tersebut, imbuh Siane, masyarakat menjadi was-was. "Selain itu ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana hal ini tidak relevan bagi hak asasi manusia," jelas Komisioner Komnas HAM lainnya, Siti Noor Laila.

Siane menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara intensif dan berupaya memfasilitasi pertemuan beberapa pihak antara masyarakat, tokoh masyarakat, demi mencari solusi damai secara komprehensif.

Siane menolak disebut pendukung aksi terorisme terkait sikap Komnas HAM yang meminta pemerintah mengevaluasi kerja Densus 88/Antiteror.

"Kita tidak mendukung teroris, tapi kita justru membantu polisi karena dengan memakai tindak kekerasan, masyarakat justru akan memusuhi polisi," ujarnya.

Dalam waktu dekat Komnas HAM berencana menemui para pejabat negara terkait hal ini. "Kita akan menemui Presiden, Menko Polhukan, TNI dan Polri untuk menyampaikan sikap kami terhadap tindak kekerasan yang dilakukan aparat di Poso yang harus melihat kepada sisi-sisi kemanusiaan," ujar Siti.

(ahy/nrl)