Pemerintah Perbesar Porsi Pembiayaan Proyek MRT

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa masih merahasiakan porsi pembiayaan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Hanya saja, dia pastikan akan mengubah porsi pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat dari 42% menjadi 58%.

"Maka tim rekomendasikan, kita akan lakukan satu perubahan terhadap komposisi tersebut, tetapi karena masih ada persiapan nanti saya kasih tahu ketika saya sudah tanda tangan. Saya tidak ingin Pak Jokowi tahu dari media, tapi dari surat yang saya tanda tangani hari ini," ujar Hatta di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Menurut Hatta, perubahan komposisi ini karena adanya perubahan jumlah stasiun dan panjang. Awalnya, panjang MRT hanya sampai Dukuh Atas, kemudian pada perjalanannya diubah hingga Hotel Indonesia, sehingga terdapat tambahan panjang hingga 1,6 km yang mengakibatkan total proyek menjadi Rp 15,7 triliun.

"Dengan perhitungan itu, DKI merasa beban terlalu berat ini background surat permintaan Gubernur DKI sehingga dilakukan pembahasan tim. Awalnya rekomendasi DKI sebesar 70-30, tetapi kemudian diubah 60-40," ujarnya.

Hatta mengaku akan menyerahkan surat tersebut pada esok hari.

"Besok saya sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pemerintah pusat justru belum komposisi yang tepat terhadap pembiayaan tersebut. Saat ini, pihak pemerintah masih harus mengumpulkan nota persetujuan yang harus diputuskan kembali oleh Menko Perekonomian.

"Baru besok diumumkan, ini sekarang lagi disiapkan semua nota-nota persetujuannya nanti Pak Menko akan pertimbangkan terus diputus. jadi sekarang blm bisa disebutkan," tandasnya.

(nia/lh)