DPD DKI Tolak 6 Ruas Tol, Jokowi Siap Menampung

Jakarta - Anggota DPD dari DKI Jakarta lebih pro transportasi massal ketimbang mendukung pembangunan 6 ruas tol dalam kota. Atas pendapat para senator itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap menampungnya.

"Kita kembangkan transportasi massal. Kita sepakati selesaikan problem macet. Bangun 6 ruas itu buat kepentingan mobil pribadi jadi nggak sinkron. Yang harus dikembangkan itu pembangunan transportasi massal," kata Senator Dani Anwar.

Hal ini disampaikan Dani usai bertemu dengan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2013).

Menurut dia, DPD akan melakukan komunikasi politik dengan Pemprov DKI Jakarta. "Ngapain pemerintah pusat memaksa harusnya mensupport pembangunan transportasi massal," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Pardi, anggota DPD RI Dapil Jakarta Komite 3. Ia mengatakan pembangunan 6 ruas tol dalam kota bukan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Jadi ini kerja-kerja komunikasi antara DPD RI dan Pemprov DKI Jakarta memang harus dibina untuk mengawal dan janji-janji kampanye Jokowi-Ahok," kata Pardi.

Pardi berpendapat pembangunan 6 ruas tol akan menemui sejumlah masalah. Pertama, anggaran. Kedua, tempat dan terakhir masalah belum ada peralihan jalan.

"Apabila 6 ruas jalan tol itu tetap dibangun maka akan tetap menimbulkan kemacetan juga," kata Pardi.

Menanggapi hal itu, Jokowi siap menampung pendapat DPD tersebut.

"Besok kan ada uji publik, besok ada public hearing. Didengarkan saja seperti apa masyarakat, seperti apa pakar, pengamat seperti apa, baru diimbaukan," kata Jokowi.

Jadi bagaimana, Pak? "Ya besok ditampung. Dari DPD ada penyampaian seperti itu. Besok baru kita simpulkan," jawab Jokowi.

(aan/nrl)