PKS Harapkan DKN Bukan Pra Kondisi Penerapan ISA

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) bukan merupakan pra kondisi pemberlakuan UU Keamanan dalam negeri atau Internal Security Act (ISA).Hal itu disampaikan Ketua Umum PKS Hidayat Nurwahid di sela-sela peluncuran bukunya yang berjudul "Sentuhan Qalbu Al Quran, Tadabbur Surah Ya-sin untuk pencerahan Rukyah" di Masjid Nurul Iman, Departemen Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (26/9/2004). "DKN harus menjadi dewan yang tak memunculkan teror bagi kehidupan berbangsa. Tapi menghadirkan masukan pada Pak SBY bagaimana mengelola negara untuk memimbulkan rasa aman," kata Hidayat.Hidayat mengingatkan SBY agar tidak membuat kebijakan yang membuat umat Islam ketakutan terkait pemberantasan terorisme. "Harus diingat betul Pak SBY dimenangkan umat Islam. Tak bisa ia membuat kebijakan yang membuat umat Islam ketakutan," kata Hidayat.SBY yang kini meraup 66 persen suara dalam Pilpres putaran kedua merencanakan membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam kabinetnya.Pembentukan DKN tak pelak mengingatkan orang pada rencana penerapan ISA untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia yang sempat diusulkan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil. Rencana penerapan ISA ini pernah mendapat tentangan kuat masyarakat karena dikhawatirkan memberi peluang aparat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. ISA adalah khas milik Singapura dan Malaysia. Substansi ISA sesungguhnya hampir sama dengan undang-undang subversi yang pernah diterapkan pemerintahan Soeharto. (iy/)