Pemerintah Mengalah, Warga Diizinkan Tinggal di Lereng Merapi

Yogyakarta, - Pemerintah akhirnya mengalah dengan mengizinkan warga tetap tinggal di lereng Merapi. Meski wilayah itu masuk dalam kawasan rawan bencana, warga menolak direlokasi.

Ada 656 kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) 3, tapi tetap menolak direlokasi. Mereka diperbolehkan tetap tinggal, asalkan mau diungsikan bila kondisi Gunung Merapi membahayakan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan pemerintah menerapkan pola hidup di tengah rawan bencana. Warga harus mengenali wilayahnya dan siap mengungsi.

“Kalau memang tidak bisa lagi untuk relokasi, ya living in harmony. Silakan saja masyarakat itu tetap di atas, asalkan kalau suatu saat ditentukan untuk mengungsi harus mau, makanya harus tandatangani perjanjian,” kata Syamsul di Kantor PT Angkasa Pura I, Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Minggu (13/1/2013).

Untuk menerapkan Living In Harmony diperlukan pendekatan kebudayaan termasuk menjalin hubungan dengan juru kunci Merapi. Pemerintah juga menyiapkan jalur evakuasi untuk mendukung sistem peringatan dini.

Sementara itu Kepala Desa Glahgaharjo, Cangkringan, Sleman, Suroto mengatakan, warganya mau direlokasi asalkan dipersiapkan hunian yang aman dari bencana. Permintaan ini kata Suroto pernah disampaikan ke pemerintah. Namun karena tidak kunjung disiapkan, maka warga memilih tetap bertahan di tempat tinggalnya.

"Warga yang masih tinggal di KRB 3 ini sudah menandatangani surat perjanjian dengan pemerintah yang isinya jika sewaktu-waktu ditentukan mengungsi harus siap untuk diungsikan. Di wilayahnya, untuk early warning system sudah dipasang, namun untuk pelebaran jalur-jalur evakuasi belum ada," kata Suroto.

Di Glagah Harjo terdapat 3 dusun yang masuk kawasan tawan bencana 3 yakni di Dusun Srunen, Kalitengah Lor dan Dusun Kalitengah Kidul. Masih ada sekitar 400 orang yang tetap bertahan di tempat tinggalnya.

(fdn/fdn)