Aktivis Sumsel Kritik Rencana Pembentukan DKN oleh SBY

Palembang - Sejumlah aktivis prodemokrasi di Sumatra Selatan khawatir pemerintahan SBY akan banyak melakukan pelanggaran HAM. Hal ini terkait rencana SBY membentuk Dewan Keamanan Nasioanl."Kami khawatir pemerintah SBY akan melakukan apa pun cara, demi menjalankan program pembangunannya. Termasuk melakukan kekerasan yang melanggar HAM," kata mereka dalam siaran persnya di Palembang, Sabtu (25/9/2004).Para aktivis yang antara lain berasal dari LP3HAM, LBH Palembang, dan Esai, mengatakan, indikasi mengenai kekhawatiran tersebut terlihat dari rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)."Jika karakter militeristik tetap watak pemerintahan SBY, kami yakin pemerintahan SBY tidak akan lama bertahan. Akan terjadi perlawanan dari masyarakat," tulis siaran pers itu.Program 100 HariPada bagian lain, para aktivis ini menuntut SBY merealisasikan janjinya selama masa kampanye. Langkah-langkah konkret SBY harus dilakukan dalam 100 hari pertama pemerintahannya."SBY harus menunjukan niat baik untuk menuntaskan semua persoalan rakyat Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi. Selanjutnya soal pendidikan yang kian mahal, dan tetap menunjukan sikapnya yang positif terhadap iklim demokrasi yang sudah membaik,"Kalau SBY menjadi anti demokrasi, itu cukup ironis, sebab dia menjadi presiden karena sistem demokrasi yang mulai berkembang baik di Indonesia."Kami percaya, rakyat Indonesia sudah muak dengan karakter pemerintahan yang meliteristik. Ini terbukti dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto," tegas siaran pers tersebut. (djo/)