Restui 6 Ruas Tol dengan Syarat, Jokowi: Nggak Ada Tekanan

Hari ke-88 Jokowi

Restui 6 Ruas Tol dengan Syarat, Jokowi: Nggak Ada Tekanan

Ray Jordan - detikNews
Jumat, 11 Jan 2013 12:21 WIB
Restui 6 Ruas Tol dengan Syarat, Jokowi: Nggak Ada Tekanan
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada tekanan dari pemerintah pusat menyusul keputusannya merestui proyek 6 ruas tol dalam kota dengan catatan. Ia mengaku juga mengajukan syarat yang berat.

"Nggak...nggak ada tekananlah," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013).

Jokowi mengaku memberikan sejumlah syarat. "Catatannya, TransJakarta, Kopaja, Metromini bisa masuk," kata Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Rabu 9 Januari, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan 6 ruas jalan tol asalkan dengan syarat bisa dilalui bus TransJakarta dan transportasi massal, bukan mobil pribadi.

Keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.

Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018 hingga 2020.

Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.

Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.



(aan/nrl)


Berita Terkait