Jokowi Mau Bus PPD Gratis, Dahlan Iskan: Tanya Agus Marto

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan 'lampu hijau' untuk menghibahkan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Demikian disampaikan Dahlan ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1/2013).

"Kalau hibah urusannya tidak dengan saya tapi Menteri Keuangan. Saya setuju saja, kalau Menkeu setuju, saya langsung setuju. Kalau hibah, ajukan permintaan ke Menkeu atau Pak Menko (Perekonomian), tapi harus persetujuan Menkeu dan rasanya harus lewat DPR karena aset negara," jelasnya.

Menurut Dahlan, saat ini pihaknya tidak berkepentingan untuk tetap memiliki perusahaan yang tercatat sering merugi ini.

"BUMN tidak berkepentingan untuk zaman ini tidak ada urgensinya lagi BUMN memiliki PPD, zaman dulu mungkin berkepentingan," jelasnya.

Dahlan menambahkan, jika Pemprov DKI ingin menjalankan operasional perusahaan ini dengan cepat maka bisa melalui kontrak manajemen.

"Kalau mau cepat bisa kontrak manajemen jadi aset di BUMN, tapi manajemen diserahkan ke Pemprov. Kan yang penting operasinya kan," tandasnya.

Dahlan mengaku belum membaca surat permintaan dari Jokowi. "Belum ada," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak berniat membeli Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Jokowi meminta agar BUMN transportasi tersebut diambil alih dan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Walikota Solo ini menyatakan sudah melayangkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait permohonan pengalihan PPD kepada Pemprov DKI Jakarta.

(nia/nwk)