Jokowi menyatakan setuju dengan pembangunan jalan tol ini, dengan syarat jalan ini harus terintegrasi dengan moda transportasi massal seperti bus transJakarta.
"Dengan catatan, tol itu bisa dipakai busway dengan transportasi massal artinya tidak untuk mobil pribadi saja," ungkap Jokowi usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah dijelaskan, memang kita ini ada kurang 2 (hal). Kurang jalan, kurang transportasi massal. Kita kurang 2 ini, dan kurangnya kurang banyak. Saya menangkap bahwa itu ikut memberikan kontribusi mengurangi kemacetan," tegasnya.
Dia menegaskan, pembangunan jalan tol ini harus diiringi dengan pembangunan transportasi massal yang lain. "Harus tambah jalan dan harus menambah transportasi massal, nggak mungkin hanya satu," pungkasnya.
Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018 hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
(dnl/nrl)











































