Pengurus Parpol Berperkara Diharamkan Temui Pimpinan Bawaslu

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kesempatan kepada partai politik yang tidak KPU luluskan sebagai calon kontestan Pemilu 2014 untuk menyampaikan keberatannya. Namun bukan berarti pengurus parpol berpekara dapat bebas bertemu pimpinan Bawaslu. Justru tindakan tersebut sangat 'diharamkan' sebab melanggar kode etik.

Seperti yang terjadi pada Nasrullah pagi ini, Rabu (8/1/2013). Wakil Ketua Bawaslu ini menegur seorang pengurus parpol tidak lulus verifikasi yang tiba-tiba sana masuk ke ruang kerjanya di lantai 2 Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta.

"Ini sedang diselesaikan sengketa antara parpol dan KPU. Saya beritahu ini persoalan etik. Kami ini yang akan memutus persoalan dibatasi ruang tertentu yang tidak boleh menghubungkan secara personal," kata Nasrullah kepada pengurus sebuah parpol yang menemuinya.

Seluruh laporan pengaduan sengketa pemilu tidak boleh diserahkan secara langsung kepada komisioner Bawaslu. Melainkan melalui petugas yang telah ditugaskan di bagian pengaduan yang berada di lantai satu gedung.

"Parpol datang (menemui secara personal) kesannya nggak bagus. Jadi agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Persoalan keberatan ada tim sendiri, kita punya staf dan orangnya, jangan secara personal," lanjutnya.

Mendapat teguran itu, pengurus parpol yang membawa sejumlah berkas di tangannya itu menyatakan tidak tahu dan sebenarnya hanya ingin membuat laporan.

"Ya pak, saya nggak tahu, justru saya ingin tanya bagaimana mekanismenya," ucap pengurus parpol yang menolak menyebut nama parpolnya.

"Silakan ke bawah Pak. Mohon maaf sebelumnya," timpal Nasrullah.

Pengurus parpol itupun akhirnya menuju lantai dasar di mana dua orang staf penerima laporan sudah menunggu. Namun saat ditanya kembali mengapa ingin menemui komisioner Bawaslu, ia berkilah tak ingin berbelit dengan birokrasi.

"Saya kan ingin buat laporan, kok jadi birokratis gini," gerutunya sambil berjalan menuju meja laporan.

(bal/lh)