Kompolnas Duga Transaksi Nopol Cantik Capai Puluhan Miliar Rupiah

Jakarta - Kepemilikan nopol cantik menjadi perdebatan setelah Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok mengaku nopol dinasnya dimiliki swasta. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak menampik adanya transaksi pengadaan nopol cantik. Diduga hasil perputaran uang dari transaksi nopol cantik tersebut berkisar puluhan miliar rupiah.

"Jumlahnya diperkirakan puluhan miliar rupiah yang dikeluarkan masyarakat setiap mengajukan nopol pilihan, baik itu lewat biro jasa maupun secara langsung kepada oknum aparat," kata anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (8/1/2013).

Edi tidak merinci data temuan dugaannya itu. Namun dia memperkirakan transaksi nopol cantik berlangsung di seluruh Polda di Indonesia. Uang yang didapat dari permohonan pengadaan nopol cantik itu masuk ke kas Polri dan digunakan untuk operasional kepolisian.

"Dana itu selama ini banyak digunakan untuk operasional kepolisian di seluruh Indonesia," ujar Edi.

Edi menyarankan pembelian nopol pilihan ke masyarakat dimasukan di revisi Undang-undang No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga jelas aturan pengelolaan penerimaan biaya dalam proses tanda nomor kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Penerimaan PNBP banyak di Polri dari berbagai sektor pelayanan antara lain dari SIM, STNK dan BPKB. Namun untuk sektor dari proses tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) belum digarap dalam PNBP.

"Jika kebijakan ini diberlakukan, tentu dana yang diterima dari masyarakat kepada negara lewat PNBP akan dikelolah negara yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Dan tentu saja sebagian diantaranya juga untuk pengembangan SDM Polri sesuai dengan kompetensinya serta untuk kesejahteraan anggota Polri sendiri," terang Edi.


(ahy/lh)