"Yang bisa menyelesaikan konflik PSSI dan antikorupsi. Bisa dari kalangan profesional," ujar peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi, saat berbincang dengan detikcom, Senin (7/1/2013).
Menurut Apung, saat ini kursi Menpora diperebutkan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Jika Kemenpora masih dipimpin menteri dari parpol dikhawatirkan pada akhirnya kebijakannya tidak akan objektif, seperti tidak bisa secara netral menengahi konflik PSSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi konflik PSSI, butuh pihak ketiga dalam hal ini Menpora yang netral. Sebab, saat ini ISL/KPSI identik dengan Golkar. Sedangkan PSSI identik dengan Demokrat.
"Nah, kalau dari antara keduanya kan nggak mungkin bisa objektif, menghukum yang salah. Yang ada saling naik tikam lagi," paparnya.
Kedua, lanjut Apung, dalam dua tahun terakhir, kalau dari parpol, menteri tidak akan fokus bekerja memperbaiki good governance dan prestasi olahraga Indonesia. Menteri asal parpol dikhawatirkan akan fokus mencari dana untuk parpolnya dengan cara korupsi anggaran di Kemenpora.
"Ini kan mimpi buruk dua kali, menunjuk Menpora yang tidak menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Ketiga, sudah saatnya pemuda dan olahraga dikelola secara profesional, bukan arena pertarungan politik. Menurutnya saat ini banyak elemen pemuda yang ikut-ikutan kayak parpol, saat pemilihan ketua, melakukan money politic.
(ega/tor)










































