SBY Diyakini Hanya Menunjuk Menpora Tanpa Reshuffle Kabinet

Jakarta - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyimpulkan kinerja kabinet tahun 2012 lebih baik dibanding tahun lalu. Presiden SBY diyakini tak akan mereshuffle kabinet.

"Leadership SBY ini kan leadership yang kompromistik itu sangat nggak mungkin SBY mengambil resiko berlebihan di injury time kekuasaannya. Jadi dia akan menghindari turbulensi. Yang saya maksud turbulensi akan terjadi kalau SBY melakukan reshuffle di tahun politik 2013," kata pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, kepada detikcom, Kamis (3/1/2013).

Menurutnya Presiden SBY akan mengambil tindakan paling aman yakni mengisi kekosongan kursi Menpora saja. Apalagi UKP4 secara tegas tak bisa merekomendasikan reshuffle kabinet.

"Jadi saya yakin sekali Pak SBY hanya akan mengganti Menpora, karena sudah mengundurkan diri. Tapi kalau mengganti menteri lain apalagi menteri dari parpol itu sangat riskan. Apalagi sejak awal kabinet yang dibentuk adalah kabinet parpol koalisi," kata Gun.

Diantara menteri-menteri juga ada yang berasal dari ketua umum parpol koalisi. Gun meyakini SBY akan berpikir dua kali sebelum mereshuffle kabinet.

"Otomatis memang apapun yang dilakukan SBY adalah meminimalisir konflik di injury time. Jangankan menggunakan momentum mundurnya Andi Mallarangeng, PKS yang jelas-jelas melanggar pakta integritas saja tidak diberikan punishment," jelas Gun.

"Apa yang disampaikan UKP4 menurut saya bagian dari upaya untuk menjaga harmonisasi politik. Target minimumnya adalah tidak ada huru-hara politik hingga Pemilu 2014," tandasnya.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah merampungkan evaluasi kinerja kementerian sepanjang tahun 2012. Kesimpulannya, kinerja kabinet tahun 2012 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Kinerja kabinet tahun ini (2012) lebih baik dari tahun lalu (2011)," kata Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, usai konpers di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (3/1/2012).

Kuntoro juga mengatakan UKP4 tidak bisa merekomendasikan perombakan ataupun reshuffle terkait hasil evaluasi tersebut. "Itu hak prerogatif presiden," imbuh Kuntoro.

(van/ndr)