"Muhasabah dan taushiyah kebangsaan ini sengaja kami sampaikan di awal tahun 2013, bukan di akhir tahun 2012. Karena kami ingin ke depan lebih baik," ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (3/1/2013).
"Kami mengajak seluruh penyelenggara negara dan kekuatan politik untuk benar-benar mengurus rakyat di atas segalanya sebagai komitmen utama," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Haedar, salah hal yang banyak mendapat sorotan adalah korupsi. Pihaknya meminta semua pihak untuk menjauhi korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan serta menjadikan politik sebagai jalan menegakkan kedaulatan dan martabat bangsa.
Dia mengatakan para elit bangsa ini penting untuk melakukan muhasabah diri serta meneguhkan tekad kuat untuk mengedepankan segala kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan diri, kroni dan kelompok.
"Jauhkan perilaku politik saling melindungi kesalahan dan penyimpangan serta praktik-praktik politik pragmatis-oportunis sehingga membuat bangsa dan negara ini tersandera," kata Haedar.
Din Syamsuddin menambahkan pertanggungjawaban Muhammadiyah sebagai elemen madani turut memperbaiki berbagai hal fundamental bangsa agar mampu mandiri secara politik, berdikari dalam hal ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya.
"Bila pada 100 tahun pertama Muhammadiyah dengan KH Ahmad Dahlan mampu meluruskan kiblat umat, maka pada 100 tahun kedua ini akan meluruskan kiblat bangsa," tegas Din.
Menurut Din, Muhammadiyah juga menyoroti masalah pendidikan terutama dengan rencana perubahan kurikulum pendidikan di tahun 2013 ini. Pemerintah kurang akomodatif atau memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.
"Pemerintah seharusnya mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai pendidikan atau kurikulum," katanya.
(bgk/trw)











































