.webp)
"Ada tiga gubernur kita ingatkan, sesuai PP 58 itu kan November harus dilakukan, selambat lambatnya Desember, soal APBD, jadi ada 3 provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," kata Mendagri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Gamawan menuturkan, keterlambatan pengesahan APBD bisa berdampak panjang. Karena itu Gamawan juga mengirim peringatan ke DPRD-nya.
"Karena akibatnya apa, akibatnya hanya yang wajib yang boleh dibayar, gaji pegawai, sementara yang lain belum bisa dipakai anggarannya, kita khawatirkan penyerapan anggaran di akhir tahun jadi rendah, karena itu saya minta bukan hanya gubernurnya saya ingatkan, DPRD-nya juga saya ingatkan," katanya.
"Belum, saya dengar saya baca mungkin baru Februari disahkan, mestinya kan November, oke lah Desember, tapi kalau Februari kan bisa terlambat nanti. Setelah itu dibentuk panitia, tim segala macam kan, baru bulan apa, April nanti, tender kapan? Bisa lambat lagi," lanjut Gamawan.
Gamawan mendesak Jokowi dan dua gubernur lainnya segera membahas APBD 2013 bersama DPRD setempat. Agar APBD 2013 bisa tuntas Februari 2013 nanti.
"Sudah, kan sudah dimuat tadi saya menegur 3 kepala daerah, mengingatkan sifatnya dalam rangka pembinaan 3 daerah itu. Risikonya kan pencairan dana bisa terlambat nanti. Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah tiga-tiganya," tandasnya.
Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku mendapat teguran dari Mendagri Gamawan Fauzi. Teguran itu terkait APBD 2013 yang belum rampung. Ahok mengaku akan segera berupaya merampungkan pembahasan APBD itu.
"Kita ikutin pembahasan, kita harapkan Januari selesai," jelas Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).
Ahok membenarkan adanya surat tersebut. Dia pun siap mengejar ketertinggalan pembahasan APBD itu. Dia berharap akan ada kemudahan dalam pembahasannya.
"Kita lagi mau kejar, pasti sudah telat kok. Kita sudah tahu telat pas KUA PPAS. Kita berpikirnya langsung naikkan, tanda tangan kan," jelas Ahok.
(van/nwk)
