Dalam catatan detikcom, sedikitnya ada empat perubahan yang nyata terlihat di awal tahun 2013 ini. Baik itu berupa kebijakan yang segera dirampungkan atau kegiatan di masyarakat.
Berikut keempat gebrakan Jokowi di awal 2013:
Car Free Night
|
Program menutup jalan Sudirman-Thamrin dan menggantinya dengan 16 panggung kesenian ini terbukti ampuh menyedot ribuan warga Jakarta. Mereka bergembira dan puas dengan acara tersebut.
Jokowi pun siap menggelar acara ini setiap tahun, bahkan bisa jadi setiap bulan bila masyarakat menghendaki. Acara yang sepenuhnya didukung oleh sponsor ini diharapkan mampu menjadi ikon kota Jakarta.
Monorel
|
Menurut Jokowi, pembahasan saat ini masih seputar green line atau jalur hijau dalam proyek tersebut. Termasuk soal perencanaan keuangannya.
Dalam kesempatan terpisah, juru bicara PT Jakarta Monorel, Bovananto, menambahkan pembahasan monorel akan dilanjutkan minggu pertama Januari.
PNS Wajib Berpakaian Betawi Tiap Rabu
|
"Belinya sendiri-sendiri! Enak aja dibelikan!" ujar Jokowi.
Baju seragam khas Betawi ini berlaku untuk jajaran staf, lurah, camat, wali kota hingga Jokowi dan Ahok. Seluruh jajaran PNS DKI Jakarta diwajibkan mengenakan seragam tersebut pada setiap hari Rabu.
Mengapa hari Rabu? Sebab untuk hari lain sudah ditetapkan seragamnya. Jadi yang masih bisa adalah hari Rabu.
MRT
|
"Putusin semuanya Januari," ujarnya.
Sebelumnya, pembahasan MRT ini masih terhambat di pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Masalah penolakan warga Fatmawati juga masih jadi penghalang.
Sebetulnya pada akhir Desember 2012 lalu, pemerintah pusat yang diwakili Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Jokowi sempat berencana bertemu untuk membahas masalah pembiayaan ini. Namun rapat itu batal digelar karena Hatta terjebak macet.
Jokowi memastikan, lewat telepon Hatta sudah memberi sinyal positif soal proyek MRT. "Intinya beliau memberikan lampu hijau tapi berapa persentasenya biar beliau yang tentukan," imbuhnya menyinggung soal pembiayaan proyek.
Lalu berapa angka persentase pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI? "Angkanya saya turunkan, nantilah. 60:40," tutur Jokowi, yang sebelumnya mengusulkan 70:30.
Halaman 2 dari 5