Catatan Akhir Tahun, Semarang Kota Terkorup se-Jateng

Jakarta - Dari hasi monitoring Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah selama tahun 2012, tercatat 215 kasus tindak pidana korupsi ada di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Divisi Monitoring Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan dari jumlah tersebut ternyata Ibu Kota Jateng yaitu Kota Semarang menduduki peringkat pertama untuk jumlah kasus terbanyak yang terjadi yaitu 20 kasus.

"Lima daerah dengan kasus terbanyak adalah Kota Semarang 20 kasus, Kabupaten Semarang 17 kasus, Karanganyar 10 kasus, Klaten dan Surakarta 9 kasus, Grobogan, Purworejo dan Kudus 8 kasus," kata Eko di kantornya, Jl Lempong Sari, Semarang, Senin (31/12/2012) sore.

Tidak hanya kasus terbanyak, Kota Semarang ternyata juga berada di peringkat atas untuk jumlah kerugian negara terbesar yang disebabkan oleh korupsi di Jateng. Jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 71,79 miliar lebih.

"Yang masuk lima terbanyak kerugiannya setelah Kota Semarang adalah Kajen Rp 43,88 miliar, Karanganyar Rp 28,2 miliar, Kendal Rp 25,84 miliar, dan Kabupaten Semarang Rp 22,55 miliar," tandasnya.

Bahkan di Kota Semarang, lanjut Eko, kepala daerahnya yaitu Wali Kota Semarang nonaktif, Soemarmo HS menjadi tersangka dan divonis 1,5 tahun oleh majelis hakim terkait kasus suap RAPBD Kota Semarang 2012 dengan nilai Rp 344 juta. Saat ini proses persidanganya masih dalam tahap proses banding jaksa.

"Di Jawa Tengah, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam kasus korupsi ada tiga orang, sedangkan anggota DPRD ada 19 orang," tandasnya.

Ia menambahkan, sebanyak 74 persen kasus korupsi di Jateng ditangani oleh Kejaksaan, 24 persen ditangani Kepolisian, dan yang ditangani KPK hanya tiga kasus yaitu Soemarmo, ketua DPRD Jateng, Murdoko dalam kasus korupsi APBD Kendal tahun anggaran 2003 dan kasus suap hakim tipikor yang melibatkan hakim PN Tipikor Semarang Kartini Julian Magdalena Marpaung, hakim PN Tipikor Pontianak Heru Kisbandono dan adik ketua DPRD Grobogan non aktif Sri Dartutik.

"Dua persen lainnya kasus lawas yang sudah tidak terdeteksi penanganan awalnya," tutup Eko.

(alg/ndr)