Reshuffle Kabinet, PPP: Kami Tunggu Keputusan Presiden

Jakarta - Presiden SBY belum juga memberi sinyal apakah akan merombak kabinetnya pasca pengunduran diri Andi Alifian Mallarangeng dari jabatan Menpora. Meski desakan reshuffle dari sejumlah pihak menguat, tapi kepastian perombakan itu menjadi hak preogatif presiden.

"Kita tidak pada posisi untuk mendorong reshuffle, hanya menunggu. Itu posisi PPP, karena PPP tidak boleh minta jabatan, itu dilarang oleh sumpah," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar saat dihubungi, Jumat (28/12/2012).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan reshuffle kepada PPP baik oleh presiden maupun dalam Setgab. Namun PPP menilai, partai sudah menyerahkan soal reshuffle ini sebagai hak preogatif presiden.

"Kita belum ada diajak bicara tentang reshuffle, belum. Kami telah tegaskan reshuffle itu hak preogatif presiden, presiden yang akan mengangkat dan memberhentikan menteri dan pembantunya kami nggak ikut. Mau diangkat atau nggak terserah presiden," jelasnya.

Ia juga menuturkan, meski telah keluar hasil evaluasi dan rekomendasi dari UKP4 dan Wantimpres soal kinerja Kementerian dalam KIB II, hanya presiden yang akan menindaklanjuti kaitan dengan reshuffle. Partai tidak dalam mengevaluasi kementerian lalu mendorong supaya dilakukan reshuffle.

"Itu hak presiden untuk melakukan evaluasi, tidak ada hak kita untuk evaluasi KIB. Itu hak user dalam hal ini Presiden SBY," tegas wakil ketua komisi VIII itu.

(iqb/mok)