SBY Diharapkan Tidak Jalankan UU yang Rugikan Petani

SBY Diharapkan Tidak Jalankan UU yang Rugikan Petani

- detikNews
Kamis, 23 Sep 2004 18:28 WIB
Palembang - Para petani di Indonesia berharap pemerintahan SBY-Kalla tidak melaksanakan sejumlah produk hukum yang merugikan kaum tani, yang diproduksi pemerintahan Megawati Soekarnoputri, seperti UU No.7 tentang Sumber Daya Air. "Kami sangat khawatir dengan pemerintahan SBY ini. Kami khawatir SBY akan melaksanakan semua produk hukum yang dilahirkan selama Megawati berkuasa, yang sangat merugikan kaum tani di Indonesia. Misalnya UU soal Sumber Daya Air, dan RUU Sumber Daya Agraria," kata Koordinator Komite International La Via Campesia, Hendri Saragih, seusai membuka Kongres III Serikat Petani Sumatra Selatan (SPSS) di Gedung Wanita, Jalan Kapten A. Rivai, Jumat (23/9/2004) sore. Saragih berharap pemerintahan SBY dapat mengambil sikap untuk merubah atau tidak menjalankan UU Sumber Daya Air dan tidak mewujudkan RUU Sumber Daya Agraria yang dirancang untuk mengganti UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. "Kalau SBY benar-benar berpihak kepada kaum tani, yang mungkin penyumbang terbesar suaranya dalam pemilu kemarin, jangan korbankan kaum tani demi kepentingan pasar atau para investor luar negeri," kata Saragih. Di sisi lain, Saragih yang juga Sekjen Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) berharap para petani di Indonesia merapatkan barisan untuk terus memperjuangkan nasibnya. "Para petani harus berjuang agar tidak menjadi kuli di atas tanahnya sendiri," ujar Saragih. Sebelumnya bersama 500 petani dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, Saragih melakukan aksi long march dari Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) ke DPRD Sumsel dan Badan Pertahanan Nasional Sumsel. Dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional itu, para petani di Sumsel menuntut agar RUU Sumber Daya Agraria yang diusulkan BPN dihentikan. Sebab tidak akan dapat mengembalikan lahan milik petani yang diambil para investor. Diselesaiknya semua konflik tanah yang terjadi di Sumsel, yang merugikan petani, kemudian segera dikembalikan lebak lebung kepada rakyat, serta hentikan emport beras ke Sumatra Selatan. (asy/)


Berita Terkait