F-PKS Akan Usulkan Penundaan Pengesahan Ketua DPRD DKI

Jakarta - Fraksi PKS (F-PKS) DPRD DKI Jakarta akan mengembangkan wacana penundaan pengesahan Ketua DPRD DKI. Ini adalah buntut dari gagalnya Ahmad Heryawan dari F-PKS menjadi Ketua DPRD DKI.Hal ini dikatakan Ketua F-PKS M.Gunawan yang dihubungi melalui telepon oleh wartawan di DPRD DKI Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (23/9/2004)."Kita akan mengembangkan wacana penundaan pengesahan Ketua DPRD DKI Jakarta, tapi langkah-langkahnya belum kita bicarakan," ujar Gunawan.Lebih lanjut lagi menurut Gunawan, wacana tersebut akan disampaikan ke Depdagr. "Pengembangan wacana pengesahan tersebut akan disampaikan kepada Depdagri, selaku pihak yang berwenang terhadap pengesahan hal tersebut," katanya.Alasan pengembangan wacana ini, menurut Gunawan karena adanya dugaan praktek money politics dalam proses pemilihan Ketua DPRD DKI periode 2004-2009. "Ada nuansa penyimpangan money politics di sini," imbuhnya singkat.Sementara itu, pada kesempatan yang berebeda, Ketua DPRD DKI terpilih Ade Surapriyatnya menyatakan dirinya tak dapat digantikan oleh orang lain. "Tidak ada aturan menunda pengesahan Ketua DPRD DKI Jakarta, saya sudah terpilih secara demokratis. Buktikan saja kalau ada money politics," tegasnya.Perlu diketahui, PKS dan PD telah membuat komitmen tertulis mendukung Ahmad Heryawan, calon dari PKS menjadi Ketua DPRD DKI. Nyatanya pada pemilihan Jumat (17/9/2004) Ahmad Heryawan gagal menjadi ketua karena hanya memperoleh 30 suara. Padahal, minimal ia memperoleh 30 suara, 18 suara disumbang oleh PKS dan 18 suara oleh PD. (dit/)