Ada Kepala Daerah Minta DKPP 'Amankan' Kasusnya

Jakarta - Tidak mudah bagi DKPP memutuskan memecat penyelenggara pemilu seperti KPU atau Panwaslu, terutama di daerah. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menuturkan banyak SMS dari kepala daerah yang memintanya tidak memberi sanksi kepada anggota KPUD atau Panwaslu yang dilaporkan.

"Ada SMS bunyinya merekomendasikan supaya anggota KPU yang sedang diperkarakan jangan diapa-apain. Ini jadi bukti adanya orang titipan, jadi banyak tapi tidak semua," kata ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Mendapat SMS seperti itu, Jimly tidak menanggapinya, justru dijadikan bukti kuat adanya keberpihakan KPUD atau Panwaslu di daerah terhadap kepala daerah. Namun menurutnya belum ada yang coba-coba menawarkan suap.

"Jadi makin yakin kita memberi putusan yang kita berhentikan tetap. Kira-kira ada 10 SMS, kalau menawarkan duit nggak berani dia," kata Jimly.

Dia berharap, masalah ini menjadi evaluasi menyeluruh dan relfeksi bagi seluruh anggota DKPP dalam memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu kada di 2013 dan seterusnya. Sekaligus sebagai persiapan menjelang Pemilu dan Pilpres 2014.

"Mudah-mudahan kasus ini sekaligus untuk refleksi dan resolusi saya dan kawan-kawan di DKPP untuk jadi pembelajaran. Kita dibentuk ini kami terima jabatan bukan untuk pecat-pecat orang, masa kita datang pecat-pecat orang," lanjut mantan ketua MK itu.



(/lh)