Waketum PAN: SBY Perlu Minta Menteri yang Tak Komit Mundur Awal 2013

Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering mereshuffle kabinet. Sehingga sebaiknya SBY tak perlu lagi mereshuffle kabinet, hanya meminta menteri dari parpol yang tak komit menyelesaikan tugasnya untuk mundur jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2014.

"Kabinet SBY tergolong sering dibongkar pasang, bahkan untuk ukuran negara demokrasi maju. Di negara parlementer seperti Inggris, Australia dan Kanada, bongkar pasang menteri bisa terjadi setiap saat. Tapi biasanya disebabkan oleh hal-hal yang luar biasa. Misalkan menteri yang bersangkutan terkena skandal," kata Dradjad kepada detikcom, Rabu (26/12/2012).

Di negara presidensiil seperti AS, menurut Dradjad, malah lebih jarang reshuffle. Namun memang beberapa posisi menteri kunci harus mendapat persetujuan Kongres.

"Berkaca dari praktik negara demokrasi maju tersebut, idealnya tidak ada lagi reshuffle kecuali terdapat kejadian luar biasa seperti pengunduran diri Menpora. Jika banyak reshuffle, wibawa dan kepemimpinan Presiden diragukan karena dianggap tidak cakap memilih orang," jelas Dradjad.

Namun, di sisi lain Presiden SBY sebaiknya meminta komitmen kepada semua menterinya bahwa mereka tidak akan mengundurkan diri sebelum habis masa tugasnya. Jangan sampai nanti menteri ramai-ramai mundur karena menjadi caleg, misalnya. Wajar saja, karena sejumlah menteri di KIB II saat ini menjabat posisi ketua umum partai.

"Itu tidak etis dan tidak sehat bagi demokrasi. Menterinya pun terkesan hanya mencari jabatan publik saja. Jika menteri tidak bisa berkomitmen menyelesaikan tugas, sebaiknya diminta mundur, katakanlah per awal Januari 2013, sehingga tidak mengganggu tugas-tugas melayani rakyat," tegasnya.

(van/nrl)