Fraksi PKS Nilai Program Jokowi untuk 2013 Belum Jelas

Jakarta - Hari ini DPRD DKI Jakarta menanggapi pidato Gubernur DKI, Joko Widodo tentang Raperda APBD tahun anggaran 2013. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, program-program kerja Jokowi bannyak yang belum jelas.

"Banyak kegiatan dan beberapa progam yang memerlukan biaya besar. Mana sebetulnya yang menjadi progam unggulan sesungguhnya?" ujar Ketua Fraksi PKS Ahmad Zairofi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012).

"Di bidang transportasi, mana yang lebih prioritas antara peningkatan ruas jalan untuk meningkatkan road ratio dengan peningkatan penyediaan dan pelayanan transportasi publik?" sambungnya.

Selain itu, pada sisi kebijakan pendapatan daerah, Frkasi PKS menilai belum ada terobosan yang signifikan untuk mengingkatkan pendapatan daerah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan masih berfokus intensifikasi dan ekstentisifikasi pajak, peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD dan optimalisasi pemanfaatan asset.

"Fraksi PKS mempertanyakan langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk otimalisasi pemngutan PBB? Bagaimana upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kemapuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD? Mohon dijelaskan," ucap Zairofi.

Meski demikian, Fraksi PKS mendukung peningkatan akses penduduk khususnya warga miskin terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar bagi warga miskin. Diingatkan agar ada pengawasan ketat di lapangan demi mencegah terjadinya penyimpangan.

"Fraksi PKS mengharapkan program ini diikuti dengan penjelasan yang lebih detail tentang mekanisme pelaksanaannya melalui sosialisasi kepada msyarakat dan instansi yang akan terlibat," wantinya.

(jor/lh)