.webp)
Demo 'Pak Kades' dan perangkat desa di Gedung DPR pekan lalu rusuh. DPR kini memprioritaskan pembahasan RUU Desa, usai masa reses DPR pada awal tahun 2013 mendatang.
"DPR menampung aspirasi dari setiap stakeholder yang ada. Pada paripurna terakhir sebelum masa reses itu kan diserahterimakan ada 70 UU Prolegnas tahun 2013. Salah satunya program prioritas legislasi nasional tahun 2013 adalah RUU Desa. Kalau sudah dimasukkan Prolegnas itu masuk prioritas dan itu kesepakatan pemerintah dan DPR untuk segera dituntaskan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kepada detikcom, Kamis (20/12/2012).
Sejumlah fraksi telah menyampaikan sikap resminya dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sejumlah fraksi sepakat pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, namun ada juga yang belum mengambil keputusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pengangkatan perangkat desa disesuaikan dengan keinginan pemerintah nantinya. Apakah dilakukan pengangkatan bertahap, sistem kriteria kinerja, maupun berdasarkan kriteria lamanya masa jabatan.
"Yang kedua adalah mendukung pemberian anggaran block plan desa Rp 1 miliar. Atau dana Rp 1 miliar per desa. Mekanismenya tentu dipantau, jangan sampai diapriorikan nanti banyak kepala desa masuk penjara," kata Taufik.
Sementara untuk masa bakti kepala desa, posisi sejumlah fraksi relatif sama. Meskipun masih ada yang mendorong masa bakti kepala desa menjadi 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk 1 periode.
"Untuk masa jabatan Kades, PAN itu sikapnya jelas masa kerja kades 8 tahun dan bisa dipilih kembali 8 tahun berikutnya. Karena kalau sama-sama 5 tahun nanti siapa yang mempersiapkan pesta demokrasi 5 tahunan," tandasnya.
(van/nrl)
