2 Ketua Pengadilan Segera Dipecat, MA Harus Total Bersih-bersih

Jakarta - Usai hakim agung Ahmad Yamani dipecat, kini dua Ketua Pengadilan Negeri (KPN) menyusul menghadapi pemberhentian lewat pengadilan etik. Berkaca dari kasus ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berharap Mahkamah Agung (MA) total bersih-bersih lembaganya.

"Seharusnya harus secara keseluruhan dan tidak hanya pada 2 kasus tersebut," kata Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma dalam pesan pendek kepada detikcom yang dikirim dari China, Selasa (18/12/2012).

Salah satu kasus KPN yaitu menerima gratifikasi dari advokat berupa sejumlah uang. KPN dari Kalimantan itu berdalih uang itu akan digunakan untuk acara seremoni peresmian gedung Pengadilan Tipikor. Hal ini menunjukan pengawasan MA tidak maksimal hingga lavel paling rendah.

"Terkait dugaan kasus gratifikasi membuktikan bahwa belum semua level hakim yang dapat dimonitor oleh MA," cetus Alvon.

Citra MA semakin jatuh tidak hanya masalah kualitas hakim tetapi juga pelayanan masyarakat. Kasus Kasdi yang diusir Satpam MA menunjukan lavel karyawan tidak memahami semangat peradilan sebagai pelayan masyarakat. Meski belakangan MA meminta maaf dan menyelesaikan hal tersebut.

"Oleh sebab itu kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih dan juga memperbaiki pelayanan lembaganya terkait kasus Kasdi yang ditolak masuk gedung MA," harap Alvon yang tengah mengikuti Legal Empowerment Conference di Wu Han.


(asp/rmd)