Polda: Akan ada Sensor yang Menentukan Nopol Kendaraan Ganjil atau Genap

Polda: Akan ada Sensor yang Menentukan Nopol Kendaraan Ganjil atau Genap

Pandu Triyuda - detikNews
Senin, 17 Des 2012 16:39 WIB
Polda: Akan ada Sensor yang Menentukan Nopol Kendaraan Ganjil atau Genap
Jakarta - Sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap akan dilaksanakan pada Maret 2013. Pengawasan sistem ini menggunakan Electronics Traffic Law Enforcement (ELTE) di mana akan ada sensor elektronik yang menentukan apakah nomor kendaraan yang lewat ganjil atau genap.

"Permasalahannya bukan hanya CCTV tapi ada suatu sistem. Sehingga ada sensor yang bisa menangkap semacam kode yang menangkap ini ganjil apa genap," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Chryshnanda Dwilaksana usai menghadiri acara 'Gebyar Seribu Polisi Cilik' di Gandaria City, Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Saat ditanya apakah perlu membuat perbedaan warna antara pelat bernomor ganjil dan bernomor genap,
Chryshnanda mengatakan pembedaaan cat itu terlalu sederhana. "Kalau ganti cat saya bilang, maaf terlalu sederhana," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Chryshnanda mengatakan, dengan sistem sensor elektonik ini maka tidak perlu lagi perbedaan warna pelat antara yang genap dan yang ganjil. "Itu kan kalau yang sudah elektronik bukan hanya dengan warna tapi dengan sensor elektronik," katanya.

Chryshnanda mengatakan, polisi akan menyiapkan pendataan elektronik dan identitas kendaraan bermotor. "Saya juga menyiapkan bahwa TMC ini akan menjadi pusat komando kendali koordinasi komunikasi," katanya.

Chryshnanda mengatakan, yang paling penting adalah perubahan mindset warga mau menggunakan angkutan umum. "Yang paling penting sebenarnya bukan ganjil-genapnya, yang paling penting adalah bagaimana kita belajar menggunakan transportasi angkutan umum, karena memang kemacetan sudah parah. Apakah kita mau berdiam diri?" katanya.

Chryshnanda mengakui, untuk menerapkan suatu pola baru tidak langsung bisa serta merta jadi. Perlu disiapkan infrastruktur, SDM dan orang-orang untuk pengawasan. "Sistem penegakan hukumnya juga harus jalan, ini satu benang merah," katanya.



(nal/nrl)


Berita Terkait