Pemerintah Bahas Kelanjutan Darurat Sipil di NAD

Jakarta - Pemerintah saat ini mempertimbangkan dilanjutkan atau tidaknya Darurat Sipil di NAD. Hal ini mengemuka dalam Rakorpolkam yang membahas evaluasi pelaksanaan Darurat Sipil di NAD. Demikian diungkapkan oleh Sekertaris Menkopolkom Djoko Sumaryono kepada waratwan usai Rakorpolkam di Kantor Menkopolkam Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2004)."Sudah ada saran-saran, melihat dari kondisi dan fakta di lapangan status darurat itu perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali. Ada beberapa masukan dari penanggungjawab operasional Darurat Sipil dipertimbangkan untuk dilanjutkan, tapi itu tidak begitu saja diterapkan. Masih perlu kajian, melihat langsung ke lapangan, dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat di Aceh," kata Djoko.Menurut Djoko, Rakorpolkam hari ini membahas evaluasi operasi terpadu di NAD yang telah berjalan selama empat bulan, dan akan berakhir pada bulan November mendatang. Dalam rapat, seluruh penanggungjawab kebijakan operasional menyampaikan laporannya. Selain itu, dibicarakan juga langkah-langkah apa saja yang akan dikerjakan dalam dua bulan terakhir.Kendati demikian, Djoko menambahkan dalam Rakorpolkam tidak dibuat rekomendasi apakah darurat sipil akan dicabut atau tidak, karena masih diperlukan peninjauan yang lebih mendalam. Soal penarikan dan pengurangan personil TNI/Polri, menurut Djoko juga tidak dibahas. "Namun yang jelas selama pengamanan Pemilu di Aceh, menurut laporan dari Kapolri dan Panglima TNI cukup menggembirakan. Pemilu di Aceh berjalan lancar, sejak Pemilu Legisaltif, Pilpres putaran pertama dan ke dua," demikian Djoko. (dit/)