Ibas: Silatnas PD Momentum untuk Membenahi Elektabilitas

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas mengajak seluruh kader Partai Demokrat memanfaatkan momentum Silaturahmi Nasional (Silatnas) sebagai ajang konsolidasi untuk membenahi seluruh lini organisasi partai.

"Silatnas menjadi momentum yang tepat untuk membenahi kinerja seluruh lini organisasi dan menegaskan kembali komitmen Partai Demokrat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi bagia dari perjuangan partai," ujar Ibas dalam siaran pers, Jumat (14/12/2012).

Ibas menambahkan, elektabilitas Partai Demokrat akan meningkat jika seluruh kader Demokrat hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah di masyarakat.
"Terkait elektabilitas partai yang menurut sejumlah lembaga survei terus merosot merupakan bagian dari realitas dan sekaligus tantangan yang perluh dijawab bersama oleh kader Partai Demokrat dengan hadir di saat dibutuhkan masyarakat," tambahnya.

Bagi Ibas, survei menjadi salah satu instrumen dalam menyusun strategi politik menjelang 2014. "Penyebab merosotnya elektabilitas Partai Demokrat harus segera dibenahi secara menyeluruh dan tuntas. Itulah yang menjadi salah satu fokus kita dalam menyusun strategi perjuangan partai," tegas Ibas.

Ibas menilai, akhir-akhir ini, Partai Demokrat terus diuji eksistensinya dengan berbagai persoalan, terutama menyangkut kasus hukum yang menjerat kader-kader partai.

"Saya melihat hal ini sebagai salah satu jalan yang harus dilalui partai untuk menuju kejayaannya. Menjadi partai yang mapan, modern sekaligus berkualitas memang harus melewati berbagai rintangan, ujian dan cobaan. Karena ujian-ujian itulah yang akan menentukan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat atau tidak," tambahnya.

"Terlepas dari semua rintangan yang tengah menimpa Partai Demokrat, saya ingin tegaskan bahwa sampai saat ini, Partai Demokrat masih menjadi partai yang memegang teguh amanah masyarakat sebagai landasan utama perjuangan partai," tutup Anggota Komisi I DPR RI ini.

(van/fdn)