Yusril: DKN dan DEN Dibentuk Agar Kabinet SBY Lebih Kuat

Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) membantah dirinya diberikan tugas menyusun kabinet SBY-Kalla. Namun Yusril membenarkan, kabinet SBY-Kalla di dampingi Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).Pernyataan Yusril mengenai kedua hal tersebut disampaikan kepada wartawan usai pengesahan RUU Kepailitan menjadi UU di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta. Rabu (22/9/2004).Yusril menjelaskan, baik DKN maupun DEN, bertugas mengolah, menganilisa dan memberi masukan kepada presiden maupun kabinet. Hal ini dimaksudkan agar kabinet lebih kuat serta lebih solid. Di samping itu, sambung Yusril, presiden akan memiliki badan penasihat seperti yang diatur dalam UU."Kedua dewan ini kedudukannya tidak setingkat dengan menteri, namun seperti lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Lemhanas yang langsung berada di bawah presiden. Kita belum pikirkan seperti apa statusnya," tutur Yusril.Yusril mengungkapkan, keputusan membentuk dua dewan ini diambil dalam rapat yang digelar, Selasa (21/9/2004). Yusril tidak menjelaskan secara rinci di mana rapat tersebut berlangsung. "Yang jelas rapat itu dilakukan oleh para stake holder," tukas Yusril.Saat ditanya apakah komposisi Menko dalam kabinet SBY sama dengan kabinet Gotong Royong Megawati, Yusril juga tidak menjawab dengan tegas. "Yang jelas struktur kabiet nanti masih mengikuti struktur kabinet saat ini," kata Yusril.Tidak Diminta Susun KabinetDalam kesempatan yang sama Yusril mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media massa. Yusril mengatakan, dirinya tidak pernah menerima amanat dari SBY untuk menyusun kabinet."Itu adalah hak preogratif presiden, tapi kami memang akan memberikan masukan. Dan beliau akan berkonsultasi dengan beberapa pimpinan partai yang termasuk stake holder, seperti Partai Demokrat, PBB dan PKPI," papar Yusril.Yusril menambahkan, langkah yang ditempuh kubu SBY-Kalla pasca pemilu terbagi menjadi dua term. Term pertama, mulai sekarang sampai 5 Oktober menyelesaikan berbagai urusan yang terkait pemilu. Term kedua,5 Oktober sampai 20 Oktober, difokuskan pada masalah struktuk kabinet."Dalam term akan didiskusikan nama-nama yang masuk dalam kabinet. Tetapi semuanya akan diserahkan kepada presiden dan wapres terpilih," demikian Yusril. (djo/)