Fahmi Idris: Akbar Tidak Mundur, Golkar Hancur

Jakarta - Ketegangan hubungan Akbar Tandjung cs dan Fahmi Idris cs makin menjadi-jadi. Fahmi cs serius menuntut Akbar mundur dari ketua umum Partai Golkar. Bila Akbar tidak mundur, Golkar akan hancur lebur. Pernyataan keras ini disampaikan Fahmi kepada wartawan usai melakukan media briefing dengan para pemred media massa di Hotel Four Seasons, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (22/9/2004). Menurut Fahmi, Akbar harus mundur, karena selama ini semua keputusan yang diambil Akbar terbukti salah, termasuk saat mendukung Mega-Hasyim. "Posisi Akbar saat ini sangat sulit. Sebaiknya Akbar mengundurkan diri atau nonaktif menjelang Munas. Hal ini didasari bahwa putusan Akbar mendukung Mega-Hasyim adalah suatu kesalahan. Kalau Akbar tetap bersikeras memimpin, saya yakin pada 2009 nanti, Golkar akan ditinggalkan oleh konstituennya," kata Fahmi. Fahmi - salah seorang ketua DPP Partai Golkar yang dipecat Akbar - juga menyatakan, saat ini sudah banyak DPD-DPD Golkar tingkat II yang menginginkan Akbar untuk mundur. "Terlebih setelah di daerah mereka, Mega-Hasyim kalah dan justru SBY yang menang. Dan sebagian besar pemilihnya adalah pemilih dari Golkar. DPD-DPD seperti di Jabar, Sumut, Sumbar, Jateng, Sulawesi, dan Kalimantan sudah menginginkan agar Akbar mundur dari jabatannya. Beberapa dari mereka datang sendiri kepada saya untuk menyampaikan hal itu," ungkapnya. Akbar Panik dan KalapFahmi juga menilai, keputusan Akbar selalu berubah-ubah, termasuk saat mendukung Mega-Hasyim. Menurut dia, Akbar memutuskan hal-hal penting itu dalam suasana yang panik, sehingga mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan para pemilih Golkar. Maka, ketika beberapa pengurus Golkar membentuk Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG), Akbar juga panik dan mengeluarkan keputusan yang nekat memberhentikan para pengurus Golkar itu. Padahal, pemecatan itu tidak sesuai dengan AD/ART partai dan peraturan organisasi. "Terlihat sekali bahwa Akbar Tandjung kalap dan nekat memutuskan hal itu," kata Fahmi. Fahmi mengaku tidak masalah, bila dirinya dicopot dari ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Namun, dia tidak menerima apabila DPP Golkar merecall dari daftar anggota DPR periode 2004-2009. Menurut dia, recall haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan. "KPU sendiri pasti sudah tahu hal tersebut. Karena recall anggota DPR harus sesuai AD/ART partai. Sudah jelas, keputusan Akbar melanggar AD pasal 12 dan ART pasal 13 serta perturan organisasi nomor 2/1999 mengenai tahap-tahap pemberian sanksi," kata dia.Ketika ditanya mengenai kemungkinan Akbar cs juga memecat Jusuf Kalla, Fahmi menilai, DPP tidak berani memecat Kalla. "Tidak akan berani, mereka memecat Jusuf Kalla," kata dia. (asy/)