Marzuki Darusman: Oposisi Sikap Pribadi Akbar, Bukan Golkar

Jakarta - Pilihan menjadi oposisi dinilai Marzuki Darusman sebagai sikap pribadi Akbar Tandjung, bukan merupakan sikap Partai Golkar. Sebab sikap itu beda dengan keinginan rakyat yang telah memilih SBY-JK."Kami dapat pastikan, posisi Golkar yang disampaikan Akbar merupakan posisi pribadi, bukan mencerminkan kehendak rakyat. Maka kami menyerukan kepada seluruh jajaran Golkar untuk menyimpulkan, langkah-langkah yang diambil Akbar sepenuhnya tanggung jawab Akbar. Golkar tidak bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut."Demikian ditegaskan Marzuki dalam jumpa pers Forum Pembaharuan Partai Golkar di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (22/9/2004). Marzuki merupakan salah satu fungsionaris Golkar yang dipecat.Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Koordinator Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung menegaskan kembali kesiapannya untuk berada di luar pemerintahan jika Mega-Hasyim kalah. Akbar akan menolak jika diajak dalam pemerintahan oleh SBY-Kalla."Langkah organisasi yang perlu dilakukan sekarang adalah mengembalikan kedudukan partai. Karena keputusan Golkar sekarang adalah beroposisi secara penuh. Berarti memposisikan Golkar berseberangan dengan pemerintahan baru. Ini bertentangan dengan keinginan rakyat yang telah memilih SBY-JK," tukasnya.Dalam waktu dekat, lanjut Marzuki, Akbar tidak akan jadi ketua DPR lagi. Sementara sebentar lagi akan ada Munas Golkar pada bulan Desember 2004. Maka tidak akan terjadi realitas sebagaimana dikatakan Akbar tentang Koalisi Kebangsaan, terutama di DPR."Maka kami minta Akbar untuk menyatakan kepada publik, agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kekalahan Golkar akibat koalisi dengan PDIP. Kami tidak menunggu pertanggungjawaban itu dinyatakan secara organisatoris saat Munas," ujarnya.Pihaknya, sambung dia, juga menunggu dalam waktu sesingkat-singkatnya atas tanggapan Akbar mengenai posisinya dalam Golkar. Tujuannya agar masyarakat mewaspadai langkah yang diambil beberapa kalangan di Golkar, serta menolak posisi Akbar di Golkar.Akbar diberi waktu berapa hari? "Pokoknya bagi orang yang memiliki integritas, bila dia gagal mengambil keputusan politik dan menyangkut kepentingan publik, harus segera meletakkan jabatannya dan tidak perlu menunggu Munas," ucap Marzuki.Suara dari bawah bagaimana? "Rata-rata kita menerima 600-700 SMS per hari, termasuk dari daerah-daerah. Kami yakin Akbar khawatir dengan adanya suara-suara ini. Karena itu dia memecat kami. Kalau dia tidak khawatir, dia pasti tidak akan memecat. Jadi sebenarnya dia khwatir kebenaran telah muncul di Golkar," ujarnya.Dia juga mengungkapkan, dalam rapat harian Golkar kemarin, di mana dirinya dan rekan-rekannya tidak bisa hadir karena sudah dipecat, diperoleh informasi kalau fungsi DPD II akan diminimalisasi dalam mengambil keputusan. "Ini menunjukkan, satu lagi, tindakan resentralisasi dari Golkar," tandas Marzuki.Kesembilan fungsionaris Partai Golkar yang dipecat adalah Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Anton Lesiangi, Yuslin Nasution, Juniwati M Sofwan, Abu Hasan Sazili, Abu Hanifah, dan Firman Subagyo. (sss/)