Studi Banding atau Kunjungan Kerja, DPR Tetap Jalan-Jalan

Jakarta - Dorongan moratorium untuk membatasi agenda anggota DPR ke luar negeri hingga kini tidak jelas kelanjutannya. Bahkan kata studi banding yang dulu dipakai, berganti menjadi kunjungan kerja. Namun demikian, tetap saja agenda 'istimewa' itu dianggap sekedar ajang plesir ke luar negeri.

Mengapa bisa demikian?

"Sebab Memang DPR nggak bisa menjelaskan secara rasional urgensi dari kunker ini," kritik Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, kepada detikcom, Rabu (12/12/2012).

"Dulu istilah mereka gunakan studi banding sekarang ketika dikritik masyarakat mereka gunakan istilah kunker. Sebetulnya itu hanya memperhalus istilah saja bahwa ke luar negeri itu bukan jalan-jalan tapi bagian dari pekerjaan," sambungnya.

Menurutnya, setiap agenda kunker ke luar negeri yang diisi dengan pertemuan-pertemuan dengan lembaga teknis terkait RUU yang sedang dibahas. Namun kalau dicermati lebih jauh, justru agenda untuk jalan-jalan justru lebih banyak.

"Bertemu pihak-pihak terkait itu bukan tujuan mereka, tujuannya adalah jalan-jalan. Kedua untuk mengumpulkan uang saku, apalagi akhir tahun. Jangan lupa uang saku itu sangat besar, ada anggota yang bisa sekali reses ini ke beberapa negara," ujarya.

Belum lagi menurut Sebastian, pada prakteknya mereka bisa mengganti dari pesawat bisnis ke ekonomi yang sisanya bisa masuk uang saku.

"Ini menurut saya jalan-jalan, dan kumpulkan uang saku, jadi RUU itu hanya kedok, untuk membenarkan jalan-jalan," jelasnya.

Kemudian soal transparansi, menurutnya hal itu pun bisa dimanipulasi, baik agenda kunjungan, pelaksanaan di lapangan, notulensi maupun anggaran.

"Siapa yang bisa cek pelakasanaan kunker dilapangan? Kemudian notulensinya itu bisa dibuat-buat, itu persoalannya. Maka menurut saya ada persoalan substansial yang perlu ditinjau dari kunker ini, biar nggak kecolongan. Semua studi banding itu aneh, studi banding ternak jauh-jauh ke Cina, aneh, sementara urusan flu burung nggak beres," ujarnya.

"Kalau moratorium itu hanya basa basi politik yang diumumkan DPR padahal dia nggak tahu bagaimana langkah kongkritnya. Dan dia nggak punya konsep apapun di moratorium ini untuk mengevaluasi kunker," lanjutnya menanggapi nasib moratorium sebagai solusi.

(iqb/lh)