Ancam Reshuffle Dahlan Iskan, DPR Takut Persekongkolannya Terbongkar

Ancam Reshuffle Dahlan Iskan, DPR Takut Persekongkolannya Terbongkar

Ahmad Toriq - detikNews
Rabu, 12 Des 2012 17:55 WIB
Ancam Reshuffle Dahlan Iskan, DPR Takut Persekongkolannya Terbongkar
Jakarta - Anggota DPR terus menyerang Menteri BUMN Dahlan Iskan. Setelah mempersoalkan pembelian generator PLN yang dinilai menyebabkan inefisiensi Rp 37 triliun, mereka mengancam akan melengserkan Dahlan Iskan dari KIB II. Apa maksud DPR?

Menurut pakar psikologi politik Prof Hamdi Muluk, bisa jadi DPR khawatir dengan dampak dari pelaporan Dahlan Iskan kepada BK DPR tentang dugaan praktek pemerasan terhadap BUMN. Meski tidak semua anggota DPR yang dilaporkannya dinyatakan bersalah oleh BK DPR.

"Bisa jadi mereka ketakutan. Karena memang persekongkolan, bancakan anggaran, kongkalikong dengan kementerian, dengan pengusaha dan bahkan juga dengan aparat hukum dan korupsi sulit itu cerita lama. Sudah jadi rahasia umum," kata Hamdi saat dihubungi, Rabu (12/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keberanian Dahlan mengungkap permintaan jatah dari anggota DPR ke BUMN dinilai merusak jalinan kepercayaan antar 'pemain' anggaran. Laporan terjang Dahlan berpotensi merusak tatanan antar 'pemain' anggaran yang selama ini menjadikan BUMN sebagai celengan.

"Dahlan ini kan posisinya observer, dia tahu atau dia bisa mengajak untuk pihak-pihak untuk melapor," ujar Hamdi.

Menurut Hamdi, momen reshuffle saat ini diintip anggota DPR yang merasa terancam untuk menggulingkan Dahlan dari posisinya. Namun Hamdi meyakini Dahlan memiliki kartu truf yang membuatnya tak akan lengser sebagai Menteri BUMN.

"Ini cuma menggertak Dahlan agar ciut," pungkasnya.

Sebelumnya serangan terbaru untuk Dahlan datang dari Ketua Komisi XI asal PDIP Emir Moeis. Ketidakhadiran Dahlan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini membuat Emir mengancam untuk melengserkan Dahlan dari kabinet.

"Ini kalau (Dahlan) tidak datang, kita bisa saja mengajukan surat ke Presiden untuk diganti," tegas Emir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

(tor/lh)


Berita Terkait