Istana: Pertemuan SBY-Najib di Malaysia Tak Perlu Dibatalkan

Istana: Pertemuan SBY-Najib di Malaysia Tak Perlu Dibatalkan

Luhur Hertanto - detikNews
Rabu, 12 Des 2012 16:25 WIB
Istana: Pertemuan SBY-Najib di Malaysia Tak Perlu Dibatalkan
Jakarta - Pertemuan konsultatif rutin antara Presiden SBY dengan PM Najib Razak pada akhir bulan ini, salah satunya membahas isu-isu yang mengganggu hubungan dua negara. Maka tidak seharusnya dibatalkan menyusul insiden tulisan petinggi UMNO yang mendiskreditkan mantan presiden BJ Habibie.

Demikian kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Firmansyah, menanggapi usul ICMI agar Presiden SBY membatalkan rencana kunjungan kerja ke Malaysia pekan depan. Tanggapan ini disampaikannya kepada detikcom melalui telepon, Rabu (12/12/2012).

"Kenapa harus dibatalkan? Justru dalam kesempatan ini dapat dibahas beragam isu yang dapat mengganggu hubungan bilateral," ujar Faiz.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diplomat muda ini menjelaskan, semangat pertemuan konsultasi itu adalah mendorong kemajuan pembahasan dan implementasi kerjasama bilateral dua negara di berbagai bidang. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan hambatan dari pelaksanaan kerjasama yang sedang berjalan.

Di dalam kaitan tersebut, dibahas pula isu-isu terkini yang mengganggu hubungan dua negara bertetangga dekat tersebut. Namun belum tentu tulisan mantan menteri penerangan Malaysia dan kini jadi petinggi UMNO, Zainudin Maidin, akan disinggung.

"Saya tidak bisa prediksi isu-isu yang akan dibahas pemimpin dua negara," ujar Faiz.

Menurut rencana, pertemuan antara Presiden SBY dengan PM Najib Razak akan berlangsung pada 18 Desember 2012. Dalam pertemuan konsultatif rutin tahun ini giliran Malaysia yang bertindak sebagai tuan rumah.

Desakan pembatalan kunjungan ke Malaysia dilontarkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lembaga kajian tersebut sangat berkeberatan terhadap tulisan Zainudin Maidin di harian Utusan Malaysia yang menyebut BJ Habibie sebagai 'The Dog of Imperialism'.

Sementara dari DPR muncul desakan agar Kemenlu RI mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

(lh/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini