Ancam Lengserkan Dahlan Iskan, Anggota DPR Dinilai Sok Berkuasa

Ancam Lengserkan Dahlan Iskan, Anggota DPR Dinilai Sok Berkuasa

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Rabu, 12 Des 2012 15:48 WIB
Ancam Lengserkan Dahlan Iskan, Anggota DPR Dinilai Sok Berkuasa
Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengancam akan melengserkan Menteri BUMN Dahlan Iskan karena sang menteri tak bisa hadir di rapat. Padahal Dahlan sedang menemani Presiden SBY di Bali.

Dahlan Iskan saat ini sedang mendampingi Presiden SBY dalam kunjungan melihat persiapan KTT APEC 2013 di Nusa Dua Bali. Sebagai menteri, Dahlan Iskan berkewajiban mengikuti perintah Presiden SBY.

"Menteri bertanggungjawab kepada presiden. Presiden memiliki hak prerogatif dan itu diperkuat oleh konstitusi. Tanggung jawab menteri untuk mengikuti Presiden," kata pengamat LIPI, Siti Zuhro, kepada detikcom, Rabu (12/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Langkah Emir dan beberapa anggota Komisi XI DPR mengancam melengserkan Dahlan juga tak beralasan. Sebab Presiden SBY lah yang memiliki hak prerogatif untuk mengganti menterinya.

"Presiden yang bertanggungjawab untuk menghentikan menteri. Kalaupun ada usulan DPR kepada presiden itu pun bisa dipertimbangkan oleh presiden, tapi apakah Pak Dahlan itu seperti Pak Aceng misalnya yang patut dilengserkan? Kalau ini kan yang resah Komisi XI DPR hanya karena rapat tidak dihadiri," katanya.

Memang benar ancaman tersebut bermula saat Dahlan Iskan menyatakan baru bisa menghadiri pertemuan dengan DPR besok. Rapat hari ini seharusnya membahas privatisasi PT Semen Baturaja dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO). Ketidakhadiran Dahlan membuat tertundanya agenda tersebut.

Menurut Siti, sebenarnya DPR juga harus mengevaluasi diri. Terutama dalam hal pemberian undangan yang selama ini terlalu mepet dengan waktu acara.

"Setahu saya DPR kalau ngundang sangat mepet, sangat mendadak. Kadang-kadang 24 jam sebelumnya. Nah itu unpredictable, seperti itu yang barangkali perlu dibenahi," katanya.

DPR juga harus paham betul sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah presidential. Seharusnya DPR tak menonjolkan kekuasaan sampai mengancam akan melengserkan menteri.

"Kekuasaan itu memang kadang-kadang menggoda. Pendekatan yang diambil kadang-kadang sangat kekuasaan sentris, siapa saya dan siapa kamu. Tidak boleh dengan pendekatan menonjolkan kekuasaan semacam ini," tegasnya.

Ketidakhadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini membuat Anggota DPR geram. Bahkan Ketua Komisi XI Emir Moeis mengancam melengserkan Dahlan dari kabinet.

"Ini kalau (Dahlan) tidak datang, kita bisa saja mengajukan surat ke Presiden untuk diganti," tegas Emir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

(van/trw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini