Ahmad Yamani Patut Diduga Terlibat Mafia Narkotika

Jakarta - Kasus manipulasi vonis gembong narkotika Hengky Gunawan oleh Ahmad Yamani selaku hakim agung, dapat dikaitkan dugaan keterlibatannya dengan kartel narkotika. Aparat dapat menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjeratnya.

Menurut pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, putusan Majelis Kehormatan Hakim yang bersifat administratif bisa menjadi pijakan mengusut tali-temali antara Yamani dengan terpidana Hengky Gunawan. Materi dalam UU TPPU menjangkau kewenangan menjerat sampai kepadapenerima uang hasil kejahatan.

"Tidak masalah, itu (putusan MKH) bisa jadi pijakan utama BNN dalam melakukan proses penyelidikan. Kalau patut diduga itu tidak apa-apa," jelas Yenti saat berbincang dengan detikcom, Rabu (12/12/2012).

"Undang-undang TPPU bisa berperan sebagai combating corruption dan juga combating narcotic. Meski yang patut diduga tidak menggunakan narkotika, tapi dugaan-dugaan menerima suap transfer bisa dikenakan oleh pasal itu," kata Yenti.

Yenti mencontohkan penerapan UU TPPU oleh BNN terhadap Kalapas Kembang Kuning, Marwan Adli. Di dalam kasus tersebut, anak kandung Marwan dan cucunya juga dijerat karena namanya dicatut untuk pembukaan rekening yang kemudian digunakan untuk menampung uang hasil transaksi narkotika dari seorang napi.

"KPK bisa masuk langsung, Yamani itu kan hakim, kaitannya dengan suap, kaitannya dengan korupsi, lebih mudah gunakan pencucian uang," imbuhnya.

Yenti menambahkan, meski KPK sudah terhitung 2 tahun 2 bulan memiliki kewenangan menggunakan strategi penyidikan pencucian uang, lembaga tersebut masih belum maksimal menggunakan UU TPPU. KPK, kata Yenti, baru menerapkan pada kasus Wa Ode saja, belum kepada kasus-kasus lainnya.

"Alasan KPK harus korupsinya dulu, padahal mau korupsi dulu atau pencucian uang dulu bisa jalan bersama," tuturnya.

(ahy/lh)