Ini 6 Ancaman Ahok

Jakarta - Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat kerap bersikap tegas pada bawahannya. Hal itu bertujuan untuk Jakarta yang lebih baik.

Berikut ancaman-ancaman yang dikeluarkan Ahok tersebut seperti dirangkum, Rabu (12/12/2012):

1. Ancam Penjarakan Aparat Lurah/Camat Penarik Pungli di Halte

Ahok geram dengan pengakuan pedagang yang membayar retribusi ke aparat setempat agar diizinkan berjualan di halte-halte bus dan busway di Jakarta. Ahok pun mengancam penjara bagi mereka yang menarik uang dari para pedagang tersebut.

"Kalau ada indikasi hukum, kita bisa laporkan mereka karena melakukan pungli. Bisa pertanggungjawabkan keuangan nggak? Kalau mereka tetap seperti itu maka bisa masuk penjara," ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2012).

Ahok menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi akan menertibkan pedagang-pedagang di halte dengan cara memberi mereka ruang berjualan.

"Itu kita lagi mau siapakan, itu lagi hitung. PD Pasar Jaya lagi kita tugasin, kita siapin tempat untuk pedagang-pedagang itu, musti sediakan 20% untuk para pedagang itu," lanjut Ahok.

detikcom menemukan halte bus dan busway yang berubah fungsi menjadi lapak pedagang, di antaranya halte bus di wilayah Pasar Minggu dan Cawang Bawah. Bahkan beberapa pedagang mengaku telah lama berjualan di halte. Mereka membayar ke aparat dan penguasa setempat agar aman berjualan di fasilitas umum tersebut.

2. Ancam Hapus Tunjangan PNS yang Merokok Sembarangan

Ahok mengancam akan mencabut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pegawai yang kedapatan menghisap rokok di lingkungan kantornya.

"Intinya kami sepakat bahwa untuk di publik benar-benar tidak ada asap rokok," ujar Ahok usai bertemu dengan Koalisi Masyarakat Anti Asap Rokok di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (11/12/2012).

Ahok mengatakan, draf aturan untuk mempertegas implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Hal ini dinilai Ahok perlu, mengingat tidak tegasnya sanksi dan minimnya pengawasan dalam peraturan yang ada saat ini.

"Saya sudah minta tim untuk membuatkan draf, nanti kami serahkan ke Sekretaris Daerah dan BPKP supaya bisa segera disahkan," kata Ahok.

Di dalam draf tersebut, lanjut Ahok, nantinya terdapat beberapa usulan, salah satunya ancaman pencabutan TKD untuk semua PNS di Jakarta yang tertangkap atau terbukti merokok dalam zona dilarang merokok.

"TKD itu paling kecil Rp 2,9 juta, kalau bisa berjalan, ini jadi shock therapy," ujar Ahok yang mengaku kapok merokok gara-gara kasurnya terbakar.

3. Ancam Pengusaha & Pejabat DKI yang Hambat Program Pajak Online

Ahok tidak segan mengganti jajaran Dinas Pajak DKI Jakarta yang tidak mendukung program pajak online. Bahkan, pengusaha yang menolak aturan itu akan diberi sanksi.

"Kalau dia tidak mau, berarti dia itikadnya tidak baik. Orang itu tidak mau membantu DKI. Cabut saja izinnya," ujar Ahok.

Ahok menegaskan itu dalam rapat bersama jajaran Dinas Pajak DKI dan sejumlah bank swasta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Selasa (4/12/2012).

Isi rapat disiarkan secara terbuka lewat video yang diunggah di YouTube.

Ahok merasa resistensi dari kalangan dunia usaha masih dalam tahap wajar. Yang dia khawatirkan, hambatan dari kalangan Dinas Pajak sendiri.

"Yang penting jangan pihak kita sendiri yang menghambat program ini. Kalau Pak Iwan (Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi) menghambat kami ganti, jujur aja, kami ganti," tegas Ahok.

Pajak online sesuai dengan program Gubernur DKI Jokowi usai bertemu dengan pihak KPK. Sistem online yang akan diterapkan pada 2013 itu bisa mencegah praktik korupsi dan penggelapan pajak.

4. Ancam Boikot PRJ Jika Pemprov Ditarik Sewa Rp 4 M

Ahok mengancam akan memboikot keikutsertaan Jakarta dalam acara tahunan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Sebab selaku tuan rumah, Pemprov DKI malah diminta membayar stand sebanyak Rp 4 miliar.

"PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11/2012) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI bertajuk "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta".

Dengan gaya khasnya, Ahok meletup-letup mengenai biaya sewa tersebut. Selaku tuan rumah sudah sewajarnya diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.

"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rekaman di menit ke 32.

Tidak hanya mengancam memboikot keikutsertaan, Ahok juga tidak segan jika Jakarta tak ikut meresmikan acara tersebut.

"Nggak usah diresmikan, boikot, nggak usah datang," cetus Ahok.

5. Ancam Copot Pejabat PU Jika Anggaran Tak Dipangkas 25%

Ahok akan mencopot seluruh pejabat Dinas PU hingga eselon 3 jika anggaran pembangunan di dinas tersebut tidak bisa dipangkas 25 persen.

"Bukan ngancam. Atau yang kedua, pembangunan kita tunda tapi akan kita copot sampai eselon 3. Kita perang terbuka. PU tidak punya pilihan, yang jelas PU harus potong harganya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan itu dalam rapat APBD 2013 dengan Dinas PU di ruang rapat Bappeda Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Rabu (8/11/2012) seperti diupload di Youtube Pemprov DKI.

Ahok menyadari pilihan yang diberikannya bukan pilihan yang mudah. Ahok pun meminta Dinas PU 'pulang' untuk memperbaiki anggaran seperti yang dilakukannya kepada Dinas Perhubungan di rapat sebelumnya.

"Ini kasarnya seperti itu, tapi saya lebih suka apa adanya. Kita kan baru kenalan ya Pak, baru pertama kali ketemu. Lebih baik nggak enak dululah ya," ujar Ahok.

Pihak Dinas PU pun menyetujui permintaan Ahok untuk memotong anggaran sebesar 25 persen.

"Ya, intinya perintah Pak Wagub kami setuju, Pak," ujar pejabat Dinas PU setelah menerima penjelasan dari Ahok.

6. Ancam Pecat Semua Eselon III Jika Oknum Kontraktor Ikut Tender

Ahok meminta warga Jakarta mengawal APBD DKI Jakarta tahun 2013. Demi efisiensi, Ahok siap memotong anggaran.

Ahok juga mengancam memecat pejabat Eselon III jika ada oknum kontraktor ikut tender.

"Paling nanti akan terjadi oknum-oknum kontraktor tidak ikut tender karena harga terlalu murah. Kalau ada oknum-oknum kontraktor masuk maka sampai Eselon III akan dipecat semuanya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan itu dalam acara Gerakan Mengawal Uang Rakyat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2012).

Ahok sudah memperkirakan perlawanan dari pihak yang tidak suka. "Kami percaya, Indonesia ini ada harapan untuk memerangi korupsi. Kami pikir ini perjuangan antikorupsi. Kalau itu cuma sekali kenapa takut sama korupsi," kata Ahok.