Menteri Amir: Kinerja Kemenkumham Masih Seperti Roller Coaster

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan, masih banyak hal yang perlu dievalausi dari kementerian yang dipimpinnya pada sepanjang 2012. Namun politisi Demokrat ini mengklaim Kemenkum HAM juga menorehkan prestasi gemilang.

"(Prestasi dan fakta penyimpangan di Kementerian Hukum dan HAM) ibarat roller coaster," kata Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, saat membuka semiloka sosialisasi standar pelaksanaan tugas pemasyarakatan, di Jakarta, Selasa (11/12/2012) petang.

Amir menyebutkan beragam kasus di lembaga pemasyarakatan, terutama terkait narkoba, kerap membuat sport jantung. Masyarakat, menurut Amir, punya ekspektasi tinggi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan yang efektif dan efisien.

"Ini mandat yang harus kita implementasikan nyata, dengan upaya yang cepat dan langkah tepat," ujar dia. Akselerasi pembenahan, dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, harus dilaksanakan segera.

Beragam kasus yang akhir-akhir ini mencuat di pemberitaan media massa, menurut Menteri Hukum dan HAM harus menjadi lecutan untuk terus berbenah. Artinya, kata dia, selama ini SOP belum sepenuhnya dijalankan.

"SOP harus benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi pajangan," tegas dia.

Selain pembenahan SOP, tambah Amir, semiloka juga menghasilkan beberapa inisiatif draf regulasi. Seperti masalah penilaian atas warga binaan, whistle blowing system, dan pengangkatan pemuka warga binaan. "Selama ini, misalnya, masalah penilaian berkelakuan baik kerap menjadi pertanyaan masyarakat. Semoga inisiatif regulasi ini bisa menjadi jawaban, tetapi juga harus disertai pengawasan dan monitoring," papar Menteri.

Semiloka di Jakarta ini merupakan kegiatan keenam sekaligus terakhir, dari serial semiloka yang digelar sejak September 2012. Kegiatan melibatkan para pimpinan dan utusan UPT pemasyarakatan di setiap wilayah penyelenggaraan. Sebelumnya, semiloka digelar di Medan, Banjarmasin, Makassar, Surabaya, dan Manokwari. Beragam narasumber dihadirkan untuk memperkaya sudut pandang peserta semiloka, seperti dari KPK, Ombudsman, pakar hukum, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

(fjp/fjp)